English Version | Bahasa Indonesia

Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat

Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat

Sejarah Kerajaan/Kesultanan

a. Pangeran Mangkubumi Pendiri Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat

Sejarah berdirinya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tak bisa dilepaskan dari sosok Pangeran Mangkubumi. Terlahir dengan nama Raden Mas Sujono, Pangeran Mangkubumi adalah adik dari Susuhunan Paku Buwono II, Sunan Mataram. Nama Pangeran Mangkubumi mulai diperhitungkan di kalangan bangsawan Mataram sehubungan dengan keberhasilannya menumpas perlawanan Raden Mas Said (Pangeran Samber Nyowo), pe­nguasa daerah Sukawati (sekarang bernama Sragen, Provinsi Jawa Tengah). Sang Sunan, yang ditunggangi kepentingan politik VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) atas nama Gubernur Jenderal van Imhof, yang sebelumnya menjanjikan tanah Sukawati kepada siapa saja yang berhasil menumpas Raden Mas Said ternyata ingkar janji. Akibatnya Pangeran Mangkubumi justru bergabung dengan Raden Mas Said dan melawan Sunan Paku Buwono II yang bersekutu dengan VOC.

Putra dari Susuhunan Amangkurat IV (Raden Mas Suryoputro) ini melancarkan perlawanan terhadap Sunan Paku Buwono II, kemudian dilanjutkan terhadap Sunan Paku Buwono III. Selama 9 tahun, terhitung sejak tahun 1746, Pangeran Mangkubumi mengobarkan api perlawanan. Perlawanan dari Pangeran Mangkubumi tidak bisa dipa­damkan, baik oleh Sunan Paku Buwono II, kemudian dilanjutkan oleh Sunan Paku Buwono III, maupun VOC. Sebagai jalan keluar, akhirnya Sunan Paku Buwono III yang bekerjasama dengan VOC mengajukan perundingan kepada Pangeran Mangkubumi di Desa Giyanti. Per­un­dingan yang terjadi pada tanggal 13 Februari 1755 ini dikenal sebagai Perjanjian Giyanti.

Perjanjian Giyanti dilakukan oleh tiga pihak, yaitu Sunan Paku Buwono III sebagai wakil dari Kesultanan Mataram, Nicolaas Hartingh wakil dari VOC dan Pangeran Mangkubumi. Secara umum, isi perjanjian tersebut adalah Pangeran Mangkubumi menghentikan perlawanan terhadap Kesultanan Mataram, pembagian wilayah Kesultanan Mataram, dan wilayah kekuasaan Pangeran Mangkubumi berada di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram dan VOC. Perjanjian Giyanti menjadi penanda bahwa secara resmi Kesultanan Mataram yang telah berdiri sejak tahun 1588 M dipecah menjadi dua wilayah, Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh Sunan Paku Buwono III dan Kesultanan Nga­yog­­­­­yakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi, yang kemudian bergelar Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah (Beliau yang Terhormat, Yang Mulia Sultan Penguasa yang Sah Atas Dunia yang Mempunyai Kekuasaan untuk Menentukan Perdamaian atau Peperangan Serta Merupakan Panglima Tertinggi Angkatan Perang Pada Saat Terjadi Peperangan dan Sekaligus Sebagai Pemuka Agama) atau lazim dikenal dengan nama Sultan Hamengku Buwono I.

b. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dari Masa ke Masa

Pangeran Mangkubumi kini mempunyai wilayah sendiri untuk diperintah. Wilayah tersebut terletak di sebelah barat Kasunanan Surakarta, sekitar 60 km, atau kini dikenal dengan nama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Perjanjian Giyanti, tapal batas kedua Kerajaan ini adalah Sungai Opak yang berada di sebelah barat Candi Prambanan. Wilayah di sebelah timur Sungai Opak menjadi wilayah kekuasaan Kasunanan Surakarta Hadiningrat, sedangkan di sebelah barat menjadi daerah kekuasaan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan luas 87.050 cacah yang meliputi daerah-daerah Mataram Asli (Kotagede), Kedu, Bagelen, Banjarnegara, sebagian Pajang, sebagian dari Pacitan, Madiun, Grobogan, dan Mojokerto.

Setelah mendapatkan wilayah kekuasaan, Pangeran Mangkubumi membangun sebuah pesanggrahan di Ambarketawang (sekarang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Gam­ping, Kabupaten Sleman). Pesanggrahan ini terletak sekitar 5 km sebelah barat Keraton Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sekarang. Dari pesanggrahan ini, Pangeran Mangkubumi menentukan lokasi pusat pemerintahan (keraton). Beliau kemudian menentukan bahwa pusat pemerintahan harus berada di antara dua sungai karena baik untuk irigasi pertanian dan mempunyai garis imajiner yang lurus dengan Gunung Merapi dan Laut Selatan. Pangeran Mangkubumi kemudian memilih Desa Patjethokan yang berada di tengah hutan beringin yang bernama Paberingan karena daerah ini diapit oleh dua sungai, yaitu Sungai Code di sebelah timur dan Winongo di sebelah barat.

Pembangunan kraton dimulai pada tanggal 3 Syura tahun Wawu 1681 atau 9 Oktober 1755. Pada tanggal 13 Syura tahun Jimakir 1682 atau tanggal 7 Oktober 1756, secara resmi Pangeran Mangkubumi pindah dari Pesanggrahan Ambar Ketawang dan menempati Keraton Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di tempat yang sampai sekarang dapat kita saksikan. Mulai saat itulah, Pangeran Mangkubumi bertahta sebagai Sultan pertama di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan bergelar Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono I Senapati Ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah atau lazim dikenal dengan nama Sultan Hamengku Buwono I (Sultan HB I).

Pemerintahan Sultan HB I berlangsung antara tahun 1756-1792. Beliau mangkat dan digantikan oleh putranya yang kemudian bergelar Sultan HB II. Sultan HB II atau lazim disebut dengan nama Sultan Sepuh dikenal sebagai penentang imperialisme barat, antara­ lain menentang Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels dan Thomas Stamford ­Raffles. Sultan HB II menentang Daendels karena para residen Belanda ketika menghadap Sultan hanya menggunakan payung dan tidak membuka topi. Hal ini dianggap merendahkan tradisi keraton sehingga Sultan Sepuh menentangnya. Selain aturan tersebut, perselisihan antara HB II dengan Susuhunan Surakarta tentang batas wilayah berakibat pada pemaksaan Sultan HB II untuk turun tahta dan digantikan oleh Sultan HB III pada tahun 1810.

Sultan HB III dikenal sebagai Sultan Raja. Pemerintahan Sultan HB III tidak berlangsung lama karena pelindungnya, yaitu Daendels, ditarik dari jabatannya sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Situasi ini dimanfaatkan oleh Sultan HB II untuk naik tahta lagi menggantikan Sultan Raja yang diangkat sebagai Putra Mahkota.

Kedatangan Inggris pada tahun 1812 dengan menempatkan Thomas Stamford Rafles sebagai Gubernur Jenderal membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kedudukan Sultan HB II. Kebijakan Raffles yang yang cukup lunak dimanfaatkan oleh Sultan HB II untuk memulihkan hak-hak Raja Jawa yang pada masa lalu menjadi pangkal permasalahan antara Sultan HB II dengan Daendels. Sama seperti Daendels, Raffles ternyata juga tidak menyambut baik maksud dari Sultan HB II untuk memulihkan hak-hak Raja Jawa, terutama pada bagian protokoler, karena pada dasarnya Raffles juga ingin dihormati sebagaimana para Raja Jawa, padahal Sultan HB II menginginkan kedudukan seorang Sultan lebih tinggi dari jabatan Gubernur Jenderal. Perbedaan antara Sultan HB II dengan Raffles berakibat pada penyerbuan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, menangkap serta mengasingkan Sultan HB II ke Ambon (Pinang).

Sehubungan dengan telah diasingkannya Sultan HB II, maka Sultan HB III naik tahta lagi sebagai Sultan di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada masa ini, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dipaksa untuk mengakui dan berada di bawah pengaruh kekuasaan Inggris. Salah satunya, Sultan HB III diharuskan melepaskan pengawasan terhadap daerah Kedu, separuh Pacitan, Japan, Jipang dan Grobogan untuk diserahkan kepada Pemerintah Hindia Inggris melalui Raffles dan mendapatkan ganti rugi sebesar 1.000 ringgit per tahun.

Pada tahun 1813 wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dikurangi oleh Raffles dan diberikan kepada Pangeran Notokusumo yang kemudian diberi gelar oleh Pemerintah Hindia Inggris dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam I. Paku Alam I memerintah sebuah wilayah yang disebut daerah Pakualaman.

Sultan HB III tak lama memerintah karena pada tahun 1814 beliau mangkat dan digantikan oleh Sultan HB IV. Sultan HB IV masih berusia sangat muda, menurut versi Raffles masih berusia 10 tahun. Oleh karena itu, Pangeran Notokusumo atau Paku Alam I ditunjuk sebagai wali hingga Sultan HB IV telah cukup dewasa untuk memerintah. Proses perwalian ini berlangsung antara tahun 1814-1820.

Selama memerintah, Sultan HB IV atau dikenal sebagai Sultan Jarot menerapkan aturan baru, yaitu sistem sewa tanah kepada pihak swasta. Pengaruh Eropa sangat akrab pada kehidupan Sultan Jarot. Hal ini bisa terlihat pada pakaian ala Eropa yang dipakai sebagai pakaian sehari-hari oleh sang Sultan. Pada tahun 1822, Sultan HB IV mangkat ketika sedang bertamasya, karena itu disebut Sultan Sedo ing Pesiyar (Sultan yang meninggal ketika bertamasya).

Pengganti Sultan HB IV adalah Raden Mas Menol yang bergelar Sultan HB V. Ketika naik tahta, beliau masih berusia 3 tahun, sehingga dibentuk dewan perwalian yang salah satunya adalah Pangeran Diponegoro, putra dari Sultan HB III. Dewan perwalian ini bertugas sampai tahun 1836 ketika Sultan HB V telah berusia 16 tahun. Pada masa inilah terjadi perang besar antara Pangeran Diponegoro dengan Belanda yang dikenal dengan Perang Jawa yang berlangsung antara tahun 1825-1830.

Selama masa peperangan, Sultan HB V diamankan oleh Belanda di Benteng Vredenburg yang terletak di depan gedung residen (kini Gedung Agung). Sultan HB V tetap meme­rintah hingga tahun 1855. Sultan HB V adalah seorang Sultan yang tidak mempunyai keturunan. Maka, ketika beliau mangkat pada tahun 1855, kedudukan Sultan dipegang oleh adik beliau yang bernama Pangeran Adipati Mangkubumi yang bergelar Sultan HB VI.

Sultan HB VI dinilai telah membuka lembaran baru hubungan yang harmonis dengan Kasunanan Surakarta Hadiningrat, karena sejak Perjanjian Giyanti 1755, hubungan antara Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Kasunanan Surakarta Hadiningrat kurang harmonis. Hubungan yang baik ini ditandai dengan perkawinan antara Sultan HB VI dengan kemenakan Susuhunan Paku Buwono V dari garwa ampeyan (selir) pada tahun 1848.

Sultan HB VI memerintah hingga tahun 1877. Beliau mangkat dan digantikan oleh Putra Mahkota Kesultanan yang bernama Kanjeng Gusti Pangeran Hadipati Anom (Adipati Anom) Hamengku Negoro yang bergelar Sultan HB VII. Pada masa pemerintahan Sultan HB VII, beliau membuat pabrik gula sebanyak 17 pabrik. Banyaknya pabrik gula ini membuat Sultan HB VII banyak menerima pemasukan dari Belanda hingga mendapat sebutan Sultan Sugih (Sultan Kaya) karena setiap mendirikan pabrik akan mendapatkan uang sebesar f 200.000 (f=florin atau uang “rupiah” Belanda).

Selain banyak mendapatkan uang, Sultan HB VII juga memulai modernisasi di bidang pendidikan. Sultan HB VII banyak mendirikan sekolah dari sekolah dasar hingga sekolah menengah di Yogyakarta. Beliau juga mewajibkan bagi semua anaknya untuk belajar di sekolah modern. Bahkan Putra Mahkota beliau dikirim ke Belanda untuk mengeyam pendidikan formal.

Pada tahun 1920, ketika Sultan HB VII telah berusia 80 tahun, beliau meminta kepada Belanda untuk dapat meletakkan tahta. Permintaan tersebut disetujui oleh Belanda dan kemudian Sultan HB VII mengangkat Putra Mahkota yang waktu itu masih belajar di Belanda menjadi Sultan HB VIII pada tahun 1921.

Pada masa pemerintahan Sultan HB VIII banyak dana peninggalan dari Sultan HB VII yang digunakan untuk membiayai berbagai sekolah milik Kesultanan Ngayogyakarta Hadining­rat. Anak-anak dari Sultan HB VIII juga diwajibkan untuk bersekolah formal, bahkan banyak di antaranya yang bersekolah ke Belanda. Selain sekolah, di masa ini beberapa perkumpulan dan kegiatan tumbuh subur, antara lain: Perguruan Nasional Taman Siswa (3 Juli 1922), Pakempalan Politik Katolik Jawi (1923) dan Kongres Perempoean (1929). Selain memperhatikan bidang pendidikan, Sultan HB VIII juga menaruh perhatian terhadap bidang kesehatan. Salah satu di antaranya adalah pemberian mobil ambulance kepada Rumah Sakit Panti Rapih pada tahun 1939. Kebetulan, di rumah sakit ini pula beliau mangkat pada tahun 1939.

Pengganti Sultan HB VIII adalah Raden Mas (RM) Dorojatun yang kemudian bergelar Sultan HB IX. Sama halnya dengan pengangkatan sang ayah, RM Dorojatun juga diharuskan untuk dinobatkan ketika masih belajar di Belanda. Sultan HB IX naik tahta pada tanggal 18 Maret 1940. Pada masa pemerintahan Sultan HB IX, beliau memindahkan kantor pepatih dari Kepatihan (kantor Gubernur DIY sekarang) ke Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Fungsi pepatih yang sebelumnya tunggal dipecah menjadi tujuh paniradya (semacam kementrian) yang langsung bertanggungjawab kepada Sultan HB IX. Tindakan ini dilakukan untuk mengantisipasi politik Pemerintah Hindia Belanda yang sering mengadu domba antara pepatih dan Sultan sebagaimana terjadi pada masa sebelumnya.

Beliau juga menerapkan sikap demokratis yang tercermin lewat perubahan konsep kekuasaan, yaitu mengubah konsep politik ke-agungbinatara-an yaitu bahwa kekuasaan Raja adalah agung binathara bahu dhenda nyakrawati, berbudi bawa leksana ambeg adil paramaarta (besar laksana kekuasaan dewa, pemelihara hukum dan penguasa dunia, berbudi luhur dan mulia, serta bersikap adil terhadap sesama), maka Sultan HB IX dengan memberikan wacana baru bahwa Sultan bukan lagi gung binathara, melainkan demokratis. Sultan HB IX memegang prinsip kedaulatan rakyat yang tetap berbudi bawa leksana.

Sultan HB IX juga mempunyai pandangan maju yang tercermin lewat prakarsanya untuk mendirikan universitas dengan menggunakan Keraton Kesultanan Hadiningrat seba­gai kampusnya. Universitas ini di kemudian hari dikenal dengan nama Universitas Gadjah Mada (UGM). Selain memajukan pendidikan, beliau juga memajukan kaum tani dengan mendirikan Yayasan Kredit Tani, diperkenalkannya tembakau Virginia, dan pembangunan Pabrik Gula Madukismo untuk menyejahterakan para petani tebu.

Sultan HB IX memegang tampuk kepemimpinan Kesultanan Ngayogyakarta Hadining­rat hingga beliau mangkat pada tanggal 3 Oktober 1988. Pengganti beliau adalah KGPH Mangkubumi yang bergelar Sultan HB X. Selain sebagai Sultan, sejak 1998 beliau juga menjabat sebagai Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sampai dengan sekarang.

Lihat juga: Galeri Foto Sejarah


Dibaca : 19764 kali
« Kembali ke Sejarah Kerajaan / Kesultanan

Share

Form Komentar

anja 04 Nopember 2012 00:46

Ada ga cerita sejarah keraton mulai dari babat alas mentaok hingga Perjanjian Giyanti,

prodjocihno 08 Januari 2013 13:56

Lantas para pemimpin wilayah- wilayah kecil, Salatigo, Klaten, dll dalam pengaruh VOC lambat laun pengaruhnya dihilangkan dan tunduk pada penyerahan kepada pemerintahan VOC(penguasa baru). Termasuk mengubah kultur budaya akan pegangan dan kiblat "pepundennya" dengan cara memecah-belah wilayah pengaruhnya dengan mengakulturasikan kegiatan rakyat pada pertanian/ perkebunan dalam kekuasaan VOC, serta menghapuskan atas hak wilayah/ tanah ulayat (cikal bakal pembuka wilayah) kekuasaan para pemangku praja yang sebelumnya diberikan kewenangan/ diakui di bawah penguasa kerajaan sebelum adanya Perjanjian Giyanti (jejak cikal bakal kebesaran Mataram oleh para leluhur).

bachrudin 08 Januari 2013 14:46

Bisa diperjelas tentang Perjanjian Giyanti yang berpengaruh terhadap kekuatan militer Keraton Ngayogyokarto?

asto 01 Februari 2013 18:22

Bisakah dilengkapi juga sejarah bendera Tunggul Wulung dan mahkota Sri Sultan? Konon, (minimal) 2 benda tersebut sebagai bentuk ketundukan keraton Ngayogyokarto kepada khilafah Utsmani.