English Version | Bahasa Indonesia

Paugeran dalam Perundang-undangan

05 Oktober 2011 11:05


Sri Sultan Hamengkubuwono X

Pembahasan yang  alot seputar Rancangan Undang-undang Keistimewaaan Yogyakarta (RUUK) akhirnya menemukan secercah harapan baru setelah Sri Sultan Hamengkubuwono X (HB X) tidak keberatan jika paugeran dimasukkan ke dalam sistem perundang-undangan (UU). Paugeran yang dimaksud di sini merupakan mekanisme yang berlaku di dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat seputar suksesi kepemimpinan. Demikian disampaikan oleh Sri Sultan HB X di Hotel Garuda pada (03/10).

Mekanisme paugeran yang bisa melebur ke dalam pemerintahan, khususnya seputar Undang-undang Keistimewaan tampaknya menjadi kemajuan tersendiri mengingat proses panjang tentang tarik-ulur seputar masalah penetapan atau pemilihan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Jika paugeran yang menjadi ciri khas Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat bisa masuk ke sistem perundang-undangan, maka hal ini menjadi titik tengah yang sesuai untuk mengakomodir dua kepentingan, keraton dan pemerintah.

Sikap Sultan HB X ini dinilai merupakan wujud perpaduan antara dimensi kultural dan demokrasi. Dimensi kultural menyebutkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DIY merupakan hak Sultan dan Paku Alam berdasarkan asal usul terbentuknya DIY. Sedangkan dimensi demokrasi menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan seseorang yang menjabat sebagai Gubernur harus memenuhi syarat dan kecakapan sebagai kepala daerah. Titik tengah dari dua dimensi ini terletak pada Sultan dan Paku Alam dalam menyiapkan kepala daerah yang memenuhi syarat dan kecakapan sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini merupakan titik temu antara paugeran tentang suksesi yang dimasukkan ke dalam UU.

Titik tengah ini secara jelas menyebutkan bahwa Sultan yang bertahta sebagai Gubernur DIY juga harus memiliki kecakapan sebagaimana syarat dari pemerintah untuk menjadi seorang kepala daerah. Perubahan suksesi yang tidak serta-merta menetapkan Sultan otomatis menjadi Gubernur DIY ini sangat berimbas pada perubahan internal di lingkup Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Oleh karena itu, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dituntut harus siap menghadapi perubahan tersebut.

Jika hal ini terjadi, maka Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat benar-benar telah mengalami perubahan yang sangat mendasar seputar praktek peralihan atau pergantian kekuasaan. Perubahan tersebut menurut Sri Sultan merupakan kenyataan dan tuntutan bagi setiap pemimpin di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang mengalami perubahan dan tantangan di zaman yang berbeda.

Tunggul Tauladan/02/10-2011

Sumber Foto: Koleksi www.kerajaannusantara.com


Dibaca : 1422 kali
« Beranda kerajaan

Share

Form Komentar