English Version | Bahasa Indonesia

Angger Pradata Akir: Peraturan Hukum di Kerajaan Jawa Sesudah Mataram

04 Januari 2011 10:35


Angger Pradata Akir

Pendahuluan

Sekarang para sarjana hukum lebih banyak mencurahkan perhatiannya dengan bagaimana hukum pada masa sekarang dan masa mendatang (tentang bagaimana hukum harus mengatur, memprediksi) terutama bidang ekonomi (perbankan dan bisnis), politik (demokrasi dan tata negara), komputer, dari hukum yang pernah ada pada masa lalu. Ini mungkin karena selain datanya sulit dan terbatas untuk diperoleh, juga disebabkan :

a.  Tradisi lisan di Indonesia pada masa lalu sehingga pemikiran-pemikiran, pendapat, atau peraturan lebih banyak disampaikan secara lisan.

b.  Media penulisan yang dipergunakan relatif tidak tahan lama atau tidak terawat Tradisi bangsa-bangsa di Indonesia pada masa lalu banyak mengandalkan bahan-bahan alam seperti daun lontar (misalnya di Bali, Bugis), atau lempengan batu - prasasti - (misalnya di Jawa, Kalimantan) yang berakibat perawatan tidak bisa dilakukan secara baik sehingga banyak yang hilang atau musnah.

c.  Sebagian besar data yang berupa naskah dan teks masih menggunakan huruf bukan latin sementara mereka yang memahami atau berupaya memahami sangat sedikit jumlahnya.

d.  Persoalan praktis, yakni hukum pada masa lalu hanya dianggap   sebagai sesuatu yang sudah ketinggalan jaman dan tidak dapat lagi memecahkan persoalan yang ada pada masa sekarang, apalagi masa mendatang.     

Kurangnya kajian oleh sarjana hukum tentang sistem hukum di Indonesia masa lalu, di Jawa khususnya Angger-angger dan sejenisnya, mendorong penulis untuk mengetahui bagaimana gambaran sistem hukum di Jawa pada masa itu. Ilmu hukum “modern” secara teoretis mengenal hukum dari segi isi, sifat, bentuk, dan pembidangan. Agar dapat berfungsi dengan baik, maka dari segi isinya, hukum dapat berisi perintah, larangan atau, kebolehan sebutan lain dari perkenan. Dari segi sifatnya, hukum dapat terdiri dari rumusan hukum yang imperatif yakni yang bersifat memaksa dan mengikat, serta hukum yang fakultatif yakni yang bersifat melengkapi tetapi tidak mengikat. Sementara dalam bentuknya hukum dapat tertulis dan tidak tertulis. Pembidangan atau klasifikasi hukum mengenal kriterium menurut fungsinya yakni hukum material (substantif) dan formal (ajektif) serta pembidangan dasar yakni hukum publik dan perdata.

Hukum material adalah aturan-aturan yang memberikan hak dan kewajiban sementara hukum formal akan menentukan bagaimana hukum material dipertahankan. Dengan kata lain hukum formal adalah hukum acara. Pelaksanaannya diserahkan pada penguasa. Hukum publik adalah aturan hukum yang mengatur kepentingan umum serta penguasa dengan warganya, sementara hukum perdata adalah yang mengatur kehidupan perorangan dalam keluarga dan bermasyarakat. Pelaksanaannya diserahkan pada para pihak.

Permasalahan dan Metode

Permasalahan dalan penelitian ini adalah, apakah Angger-angger mengenal isi, sifat, bentuk dan pembidangan hukum seperti diuraikan di atas? Bila tidak mengenal, maka apakah Angger-angger hanya berisi perintah yang mengikat dan mengatur kepentingan umum? Selanjutnya bagaimana struktur hirarkis Angger-angger dalam struktur hukum pemerintah Hindia Belanda? Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara singkat bagaimana isi, sifat dan bentuk Angger-angger sebagai aturan hukum di masyarakat di kerajaan-kerajaan Jawa pada masa Hindia Belanda periode 1700–1800-an. Selain itu untuk mengetahui dengan singkat pembidangan-pembidangan hukum macam apakah yang dikenal Angger-angger.

Penelitian ini lebih menekankan pada penelitian yang deskriptif yakni penelitian yang memberikan data awal tentang keadaan atau gejala yang ada (Soekanto, 1984: 9). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sejarah yakni dengan melihat perkembangan pada masa lalu. Pendekatan sejarah ini dipakai sebagai alat bantu untuk melihat suatu perkembangan atau asal usul suatu lembaga hukum, perkembangannya serta sejarah munculnya suatu aturan (Niet hoe het geweest is maar hoe het geworden is…, Lemaire, 1955: 21) karena sesuatu yang berkaitan dengan keadaan masa kini berakar pada masa lampau (Rizal, 1998). Penelitian ini memakai bahan pustaka yang dalam metode penelitian umum dikenal sebagai data sekunder. Dengan demikian penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang deskriptif (Soekanto dan Mamudji, 1985: 15) dengan dibantu pendekatan sejarah. Dalam tahap pengumpulan data, sumber data awal yang dipakai untuk memulai penelusuran adalah naskah Angger- angger yang terdapat di koleksi Perpustakaan FIB UI. Ada beberapa koleksi Angger-angger yang dimilikinya, namun kajian ini hanya akan mengkaji yakni:

  1. Angger-angger Pradata Akir (HU.5/ A 20.06a) berbahasa Jawa, aksara Latin, 8 halaman;
  2. Angger-angger (HU.6/ NR 40) berbahasa Jawa dan Melayu, aksara Jawa, dan Latin, 512 halaman.

Secara teknis naskah Angger Pradata Akir (HU.5/ A 20.06a) diperbandingkan dengan Angger Pradata Akir yang terdapat dalam kumpulan naskah Angger-angger (HU.6/NR 40) karena keduanya mirip. Untuk membantu pengkajian dipakai juga disertasi Jonker berjudul Over Javaansch Strafrecht (Leiden, 1882, mikrofis) dan Roorda berjudul Javaansche Wetten (1844) yang digunakan sebagai sumber primer tesis Yuwono. Dari kegiatan tadi dapat ditemukan aturan-aturan hukum seperti apa yang ada pada masa itu. Hasil tadi kemudian dijadikan materi tulisan ini.

Hasil dan Pembahasan

Dalam disertasinya berjudul Over Javaansch Strafrecht (1882), Jonker menyebutkan bahwa secara umum sebagian besar hukum kebiasaan di wilayah kerajaan di Jawa telah dikumpulkan dalam bentuk Kitab Undang-undang (Wetboek) yang terdiri dari:

1. Nawala Pradata;

2. Angger Sedoso;

3. Angger Ageng;

    4. Angger Gunung.

Jonker menguraikan peraturan hukum tersebut di atas yang ada di Jawa dengan sebutan gewoonterecht. Seluruh peraturan ini berlaku di Surakarta dan Yogyakarta sampai sekitar 1847. Pada tahun itu dilakukan perjanjian antara pemerintah Hindia Belanda dengan Susuhunan di Surakarta yang dimuat dalam Staatsblad van Ned. Indie 1847, Nomor 30 yang menghapuskan tata hukum lokal.

Sementara itu Roorda pada bagian pengantar dalam kajian kritisnya Javaansche Wetten (1844) yang digunakan oleh Yuwono sebagai bahan kajian tesisnya (1997), menyebutkan sejumlah naskah undang -undang Jawa telah ditemukan. Naskah-naskah itu secara berurutan adalah :

1.    Nawala Pradata Dalem;

2.    Angger Sedasa;

3.    Angger Ageng ;

4.    Angger Gunung;

     5.    Angger Arubiru.

Dalam koleksi Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI terdapat koleksi yang memakai judul Angger-angger untuk sekumpulan peraturan dengan nomor HU.6/NR 40. Naskah yang terdiri dari 512 halaman ini ditulis tangan beraksara Jawa dan Latin di atas kertas bergaris. Diperkirakan naskah ini ditulis ulang atau disalin pada sekitar 1920-an mengingat jenis kertas yang dipakai tersedia pada jaman itu (Behrend dan Pudjiastuti, 1997: 433). Naskah ini berisi kumpulan peraturan yang berlaku di kerajaan Surakarta dan Yogyakarta pada abad 18 sampai awal abad 20. Beberapa nama disebut berulang kali dalam teks naskah ini a.l. : Sinuhun Paku Buwana VII dari Surakarta, Patih Adipati Sasradiningrat dari Surakarta, Jaksa Ngabehi Amongpraja. Teks ini berisi 465 bab (permasalahan) teruraikan dalam 904 pasal yang dikelompokkan dalam bentuk sebuah kumpulan sebagai berikut:

1.    Sorogan (tahun tidak diketahui)

2.    Angger Arubiru (1882);

3.    Angger Pradata Akir (1787);

4.    Angger Ageng (1871);

5.    Nawala Pradata

6.    Angger Gunung (1768 C/1840 M);

7.    Angger Sadasa;

8.    Serat Polisi Regelmen

9.    Serat Angger Ukum

10.  Prakawis Sipil

     11.  Pranatan Bekel.

Selain itu dalam koleksi Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI juga terdapat naskah Angger Pradata Akir, bernomor HU 5/A 20.06a (selanjutnya akan disebut kode HU.5 saja) yang terdiri dari 8 halaman isi, memakai aksara latin, diketik di kertas HVS ukuran 34,6 x 21,7 cm. (folio). Naskah ini berisi kumpulan teks yang diberi judul Serat Angger Pradata Akir ing Ngayogyakarta, disalin dari bahan yang dikumpulkan oleh Brandes (naskah Brandes No. 120). Salinan ini dibuat oleh staf Pigeaud dalam bentuk ketikan pada Maret 1930. Pada akhir naskah ini tertulis tanggal penulisan yakni hari Sabtu Wage, tanggal 11, bulan Ruwah tahun Wawu, 1713 (1786 Masehi). Naskah asli telah dimikrofis.

Bila dibandingkan dengan Angger Pradata Akir yang terdapat dalam kumpulan koleksi NR.40, maka ada beberapa ciri yang menunjukkan kesamaan. Yaitu: jumlah bab (permasalahan) yang sama -sama berjumlah 21 dan selain itu dibuat atas perintah Kanjeng Sultan Hamengku Buwana. Pada tahun yang sama yakni Wawu 1713. Yang membedakan adalah Angger Pradata Akir koleksi HU.5 ditujukan kepada Tumenggung Natayuda, sementara Angger Pradata Akir koleksi NR.40 ditujukan kepada Tumenggung Nitipraja. Angger Pradata Akir koleksi HU.5 ini dapat dikatakan sama dengan yang terdapat dalam koleksi NR.40. Kesamaan itu didapat dari ciri: jumlah bab yang sama-sama 21 dan dibuat atas perintah Kanjeng Sultan Hamengku Buwana pada tahun Wawu 1713 (1786 M).

Selanjutnya dari hasil di atas, pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Angger Pradata Akir Sebagai Peraturan Hukum.

Apakah Angger Pradata Akir berfungsi sebagai peraturan hukum? Bila hukum dilihat pada esensinya sebagai patokan atau pedoman bersikap tindak, maka atas pertanyaan ini dapat penulis jawab: ya. Angger Pradata Akir ditujukan khususnya bagi para pamongpraja atau pegawai kerajaan yakni Tumenggung Natayuda dan Ngabehi Jayasonta dan Jayamenggala. Hal ini terlihat dari kata-kata:

Jayamenggala, katelu si ngabei Jayasonta, lumraha sira sarupane iya kawulaning-sun, bupati-bupati mantri-mantriningsoen, ing Ngayogyakarta Adiningrat kabeh ….

(Saya tujukan kepada abdiku Tumenggung Natayuda dan Ngabehi Jayamenggala, ketiga Ngabehi Jayasonta….)

Kata-kata di atas disebut beberapa kali dalam setiap bab. Angger Pradata Akir dibuat atas perintah raja (Sultan atau Sunan) dalam kedudukannya sebagai pemimpin tertinggi dalam wilayah kerajaan yang tidak mengenal dewan perwakilan rakyat.

2. Wilayah Keberlakuan Angger Pradata Akir

Peraturan-peraturan yang dibuat masa itu tampaknya diberlakukan bagi kedua wilayah kerajaan tadi meskipun telah dipisahkan sebagai akibat Perjanjian Giyanti (Yuwono, dalam Wacana, 1999: 85-86). Dengan demikian peraturan-peraturan ini berlaku di wilayah Kasunanan Surakarta maupun Kasultanan Yogyakarta yang secara umum disebut sebagai kerajaan Jawa setelah periode Mataram. Namun dengan membaca Angger Pradata Akir HU.5 pada bab II terdahulu penulis memperoleh gambaran sebagai berikut:

Dalam pembukaan Angger Pradata Akir koleksi HU.5 tercantum :

Penget iki layang ingsun undang-undang Kangjeng Sultan Amengku Buwana, Senapati ing Ngalaga, Ngabdurahman Sayidin Panata Gama: Kalipatulah ing nusa Jawa.

(Peringatan/catatan ini adalah surat saya tentang undang-undang Kanjeng Sultan Hamengku Buwana, Senapati ing Ngalaga, Ngabdurahman Sayidin Panata Gama: Kalipatulah ing Nusa Jawa.)

Kemudian Permasalahan ke-20 tercantum sebagai berikut :

Ana dene kawulaningsun mantri atanapi gandek sapengisore, yen anglakoni ayahaningsun, marang ing Surakarta, mongka den aki dandanane, jaran tenapi tumbak kerise, sebarang kang den aku, marang wong Surakarta, nuli dandanane kang den aku mau, parentah anggantunga, ora ingsun rilani yen den rampungana, ana ing Surakarta, parentah anggawanana panglakone, sarta anggowoha gugate, marang Ngayogyakarta, yen priyayi ing Surakarta, yen anglakoni ayahan, apa dene nglakoni gawene lurah bebekele, marang ing Ngayogyakarta, iya kaya mengkono maneh, ora ingsun rilani yen karampungana, ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Ingsun gaduhaken marang kawulaning sun si Tumenggung Natayuda, karo si ngabei

(Bila ada abdiku mantri dan sejenisnya, kalau melaksanakan perintahku, pergi ke Surakarta, padahal berbusana lengkap, kuda dilengkapi tombak, keris, dan lainnya yang dianggap di Surakarta, kemudian busana yang diakui tadi, diperintahkan untuk dilepaskan, tidak saya restui jika diputuskan perkara, di Surakarta, perintah anggawanana panglakone, serta bawalah gugatannya, ke Yogyakarta, jika kaum priyayi/ bangsawan di Surakarta, melaksanakan perintah, dan lagi melaksanakan tugas lurah bebekel, ke Yogyakarta, bila seperti itu lagi, tidak saya restui jika diputuskan perkara di Yogyakarta.)

Sementara pada Permasalahan ke-21 tercantum:

Poma pacuwaningsun, sira tumenggung Natayuda, si Jayamenggala, si Jayasonta, sakancanira kabeh, pada amutua, sarupaning kawulaningsun, ing Ngayogyakarta Hadiningrat kabeh, pada mituhokna ing saunine layang ingsun undang-undang iki,…

(Besar harapan saya, kepada Tumenggung Natayuda, Jayamenggala, Jayasonta, dan teman-temannya, kalian semua taatlah, semua abdiku, di Yogyakarta Hadiningrat, taatilah isi surat Undang-undangku ini,…)

Dari Pembukaan dan kedua Permasalahan di atas, penulis berpendapat bahwa Angger Pradata Akir dibuat atas perintah raja dalam hal ini Kanjeng Sultan Hamengku Buwana dan hanya berlaku bagi para Pamongpraja Kerajaan Yogyakarta. Dengan membaca Permasalahan ke-20:

…ora ingsun rilani yen den rampungana, ana ing Surakarta, parentah anggawanana panglakone, sarta anggowoha gugate, marang Yogyakarta….

(…tidak saya restui jika diputuskan perkara, di Surakarta, perintah anggawanana panglakone, serta bawalah gugatannya, ke Yogyakarta…)

Penulis berpendapat bahwa Angger Pradata Akir koleksi HU.5 ini hanya berlaku di wilayah Kasultanan Yogyakarta. Dari kata penget (peringatan) maka ini juga menunjukkan kekuatan sekaligus kekuasaan raja yang memberikan kata “peringatan” yakni Sultan Hamengku Buwana yang bertahta di wilayah Yogyakarta.

3. Lingkup Subyek Angger Pradata Akir.

Subyek hukum yang dikenai oleh Angger Pradata Akir adalah para Pamongpraja kerajaan yaitu: Tumenggung, para Bupati dan Mantri di wilayah Yogyakarta Hadiningrat. Hal ini terlihat pada awal atau pembukaan Angger Pradata Akir yang tertulis :

Ingsun gaduhaken marang kawulaning sun, si Tumenggung Natayuda, karo si ngabei Jayamenggala, katelu si ngabei Jayasonta, lumraha sira sarupane iya kawulaning-sun, bupati-bupati mantri-mantriningsoen, ing Ngayogjakarta Adiningrat kabeh, marmane si tumenggung Natayuda, si ngabei Jayamenggala, si ngabei Jayasonta,…

(Saya tujukan kepada hamba-abdiku, Tumenggung Natayuda dengan si Ngabehi Jayamenggala dan ketiga si Ngabehi Jayasonta, umumnya abdiku, Bupati-bupati, Mantri-mantriku di Yogjakarta Hadiningrat semua, terutama si Tumenggung Natayuda, si Ngabehi Jayamenggala dan si Ngabehi Jayasonta,…)

Selain itu pada akhir peraturan (Permasalahan yang ke 21) juga tercantum:

Poma pacuwaningsun, sira tumenggung Natayuda, si Jayamenggala, si Jayasonta, sakancanira kabeh, pada amutua, sarupaning kawulaningsun, ing Ngayogyakarta Hadiningrat kabeh, pada mituhokna ing saunine layang ingsun undang-undang iki, sapa-sapa kang ora mituhu ing layang parentah ingsun iki, amesti ingsun plaksana ingkang luwih banget, kala dawoh timbalan dalem…

(Besar harapan saya, kepada Tumenggung Natayuda, Jayamenggala, Jayasonta, dan teman-temannya, kalian semua taatlah, semua abdiku, di Yogyakarta Hadiningrat, taatilah isi surat Undang-undangku ini, mereka yang tidak taat kepada surat perintah ini, pasti akan saya beri hukuman berat, seperti saya panggil ke istana…)

4. Lingkup Masa Berlaku

Peraturan hukum di Jawa yang berupa Nawala Pradata, Angger Ageng, Angger Gunung, Angger Arubiru, Angger Pradata, dalam sejarah perundang -undangan di Indonesia hanya berlaku di wilayah Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta mulai saat berakhirnya kerajaan Mataram pada akhir abad ke-17. Hal ini dimungkinkan mengingat peraturan hukum tertua seperti yang diutarakan oleh Jonker, dalam bentuk Nawala Pradata, tercantum tahun 1749. Kemudian pada tahun 1847 diadakan perjanjian antara pemerintah Hindia Belanda dengan Susuhunan di Surakarta yang dimuat dalam Staatsblad van Nederlands Indie tahun 1847 nomor 30. Tahun 1847 adalah salah satu tahun yang menentukan dalam sistem hukum di Hindia Belanda.

Pada tahun itu juga keluar peraturan-peraturan lainnya yang dikenal dengan jaman Regerings Reglement (RR) dari pemerintah Hindia Belanda yang memberlakukan sistem hukum Belanda menggantikan sistem hukum setempat. Peraturan-peraturan itu tercantum dalam Staatsblad van Nederlands Indie tahun 1847 Nomor 23 a.l. tentang Rechterlijke Organisaties (Organisasi Badan-badan Peradilan), pemberlakuan Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata) dan Wetboek van Koophandel (KUH Dagang).

Dengan keluarnya peraturan pemerintah Hindia Belanda seperti ini, maka Angger Pradata Akir menjadi tidak berlaku. Namun untuk menghindari kekosongan sistem hukum, maka segala kebiasaan atau adat yang telah pernah diatur dalam Angger Pradata Akir - maupun peraturan seperti Angger Sedoso, Nawala Pradata dll. – untuk sementara masih bisa dipergunakan.

5. Hirarki Peraturan

Pada masa sekarang, sejak sekitar tahun 1966 dengan dikeluarkannya TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 yang berawal dari Memorandum Sumber Tata Tertib Hukum DPR-GR 9 Juni 1966, secara teoretis dan politis, peraturan perundangan di Indonesia disusun berdasarkan hirarki bahwa segala peraturan harus dibuat berdasarkan atau bersumber pada peraturan perundangan yang lebih tinggi. Pada saat Angger Pradata Akir dibuat, hirarki dan struktur peraturan perundangan belum jelas. Hubungan dan kewenangan masing-masing peraturan juga tidak jelas sehingga tidak dapat diketahui apakah suatu peraturan seperti Angger Pradata Akir lebih tinggi ataukah lebih rendah secara hirarkis dengan Nawala Pradata. Sebaliknya, tidak jelas pula, apakah Angger Pradata Akir atau Nawala Pradata secara hirarkis merupakan peraturan perundangan tertinggi pada saat itu, karena baik Nawala Pradata maupun Angger Pradata sama-sama menuliskan:

Penget. Iki layang ingsun undang-undang Kangjeng …………., Senapati ing Ngalaga, Ngabdurahman Sayidin Panata Gama: Kalipatulah ing nusa Jawa

(Peringatan/catatan. Ini surat saya undang-undang Kanjeng…….., Senapati Ing Ngalaga, dst.)

6. Klasifikasi hukum.

Dalam sistem hukum sekarang, kriterium merupakan dasar klasifikasi. Berdasarkan kriterium maka fungsi hukum yang paling penting dapat dibagi menjadi antara lain:

-       Menurut fungsi: hukum materil (substantif) atau formil (ajektif, acara);

-       Menurut isi : hukum publik atau perdata.

Jika melihat kepada seluruh isi Angger Pradata Akir pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh gambaran bahwa tidak adanya klasifikasi yang jelas karena tidak terdapat kriterium-kriterium yang memadai. Angger Pradata Akir dapat berupa hukum materil karena mengatur hak dan kewajiban subyek hukum (misalnya Permasalahan yang ke 6, 7, 19) dan sekaligus hukum formil yang berisi tata cara pengadili (Permasalahan 2, 3, 4, 5). Sementara aspek hukum publik mungkin dapat dilihat pada Permasalahan yang ke 1, sekaligus aspek perdata yang mungkin termuat dalam Permasalahan yang ke 10. Dengan demikian Angger Pradata Akir tidak mengenal pembidangan atau klasifikasi hukum sebagaimana yang telah dikenal dewasa ini karena Angger Pradata Akir dapat mencakup semua klasifikasi. Seperti pada awal bab II yang lalu, Jonker menuliskan bahwa:

“Semua kitab undang-undang ini tidak memisahkah atau mengklasifikasikan antara pidana, perdata sebagaimana layaknya klasifikasi dalam hukum Barat (“modern”) karena semuanya bercampur dalam kesatuan (…alles in bonte mengeling dooreen)” (Jonker, 1882: 2).

Jonker juga berpendapat bahwa kejahatan dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap pribadi/individu, bukan terhadap umum, sehingga penghukuman atas kejahatan dengan sendirinya bukanlah persoalan negara/kerajaan (Jonker, 1882: 14-15). Sehingga mungkin benar bila kemudian para peneliti hukum adat di Indonesia seperti van Vollenhoven, Ter Haar, Soepomo, Joyodiguno, dll, yang mengatakan bahwa “hukum adat” ada di masyarakat Jawa (sekarang Indonesia) tidak mengenal pembidangan hukum yang jelas adalah benar.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan butir-butir berikut:

1.    Walaupun mungkin bukan merupakan peraturan yang tertinggi atau sebagai peraturan yang lebih tinggi, namun Angger Pradata digunakan sebagai peraturan yang mengontrol tindakan, kewajiban, dan hak para pegawai kerajaan dalam menjalankan tugas terhadap rakyat.

2.    Subyek hukum yang dikenai oleh Angger Pradata Akir adalah para pamongpraja atau pegawai kerajaan yakni: tumenggung, para bupati dan mantri.

3.    Peraturan hukum yang berupa Angger Pradata Akir ataupun lainnya seperti Nawala Pradata, Angger Ageng, dan sebagainya belum atau tidak memiliki kaitan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya yang disertai dengan misalnya: penomoran sehingga memudahkan pengurutan dan dokumentasi. Selain itu tidak terdapat bab atau pasal yang berupa Aturan Peralihan atau Penutup yang mengacu kepada peraturan lain yang sejenis. Dalam sistem perundangan saat ini, Aturan Peralihan mempunyai fungsi mengatur pemindahan keadaan yang sudah ada karena suatu undang-undang (peraturan) ke keadaan yang dikehendaki oleh peraturan yang baru.

      4. Angger Pradata Akir tidak membagi atau mengklasifikasi tentang fungsi (materil atau formil) maupun isinya (publik atau perdata). Angger Pradata Akir dapat mencakup semua fungsi dan isi itu.

Ugrasena Pranidhana, Bagian Hukum dan Masyarakat/Pembangunan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Email: ugrasenap@yahoo.com

REFERENSI

Buku:

Behrend, T.E dan Titik Pudjiastuti (1997), Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara, Jilid 3A Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Graaf, H.J (1987), Runtuhnya Istana Mataram. Jakarta: Grafiti Pers.

Hall, D.G.E (1988), Sejarah Asia Tenggara. Surabaya: Usaha Nasional.

Jonker, J.C.G (1882), Over Javaansch Strafrecht [mf]. Amsterdam: E.J. Brill. ---------------- (1885), Een Oud-Javaansch Wetboek. Leiden: E.J. Brill.

Koentjaraningrat  (1994),  Kebudayaan  Jawa.  Jakarta: Balai Pustaka.

Lombard, Denys (1996), Nusa Jawa: Silang Budaya. Bagian III: Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Lemaire, W.L.G (1955), Het Recht in Indonesie. Bandung: W. van Hoeve.

Maier, H.J.M dan A.Teeuw (1976), Honderd Jaar Studie van Indonesie 1850-1950. Den Haag: Smits.

Mertokusumo, Sudikno (1999), Mengenal Hukum, Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Pigeaud, Th. (1960), Java In The 14th Century. The Hague: Martinus Nijhoff.

Prawiro Atmodjo, S (1987), Bausastra Jawa. Surabaya: Yayasan Djojobojo.

 -----------------------   (1981), Bausastra Jawa-Indonesia, I - II. Jakarta: Gunung Agung.

Rizal, Jufrina (1998), Penerapan Pendekatan Sejarah dalam Hukum. Depok: Makalah Lokakarya Penelitian Hukum 2-5 Maret 1998.

Soejito, Irawan (1981), Teknik Membuat Undang-undang. Jakarta: Pradnya Paramita.

Soekanto, Soerjono (1984), Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Sri   Mamudji (1985), Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali.

P.Purbacaraka (1979), Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum. Bandung, Alumni.

----------------------- (1979), Perundang-undangan dan Yurisprudensi. Bandung: Alumni.

Yuwono, Prapto (1999), “Sistem Hukum Jawa dalam Masyarakat Jawa Abad ke 18”,  dalam Wacana, Vol. 1, No. 1, Depok: Fakultas Sastra UI.

Naskah:

Perpustakaan FIB UI,  Koleksi Naskah HU.5/ A 20.06a

------------------------, Koleksi Naskah NR.40

Peraturan:

Engelbrecht  ,  W.A  (1932),  De  Nederlandsch-Indische Wet-boeken. Leiden: A.W. Sijthoff .

---------------------- (1989), De Wetboeken, Wetten en Verordeningen, Benevens de Grondwet van de Republiek Indonesie. Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve.

Sumber Artikel:

Jurnal Makara Seri Sosial-Humaniora, Vol. 7, No. 2, Desember 2003, hlm. 82-87.



Dibaca : 1852 kali
« Beranda kerajaan

Share

Form Komentar