English Version | Bahasa Indonesia

Keraton Surakarta Tempuh Jalur Hukum

20 Desember 2010 10:48


SOLO (Suara Karya) Tuntut Daerah Istimewa Surakarta (DIS), Keraton Surakarta siap menempuh jalur hukum. Bahkan jika diperlukan, pihak Keraton Surakarta akan mengajukan tuntutan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Tuntutan kami ini jelas karena berdasarkan atas landasan hukum berupa Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1946 tentang Pemerintahan Daerah Istimewa Surakarta dan Yogyakarta. Langkah yang kami lakukan untuk terwujudnya DIS tersebut tidak melalui jalur politik karena sudah tertutup sehingga akan dibawa melalui jalur hukum," ujar salah satu keluarga Keraton Surakarta Hadiningrat GKR Wandansari Koes Moertiyah, di sela-sela aksi pembacaan Maklumat Surakarta Pengembalian Provinsi Daerah Istimewa Su- . rakarta di Pagelaran Keraton Surakarta, Jawa Tengah, Senin (27/12).

Menurut Wandansari, status keistimewaan Surakarta tersebut tidak terlepas dari peran Keraton Surakarta dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yakni,

61 tahun yang lalu, saat Raja Surakarta Paku Buwono XII dan Mangkune-goro VIN menjadi anggota delegasi Konferensi Meja Bundar (KMB).

"Dalam KMB tersebut, dibicarakan banyak hal, termasuk keistimewaan Surakarta dan Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut juga disebutkan janji-jani pemerintahan Indonesia terhadap Keraton Surakarta, termasuk bagi abdi da-lem Keraton yang sama kedudukannya dengan pegawai negeri sipil (PNS)," ujarnya lagi.

Tetapi sampai saat ini, tutur dia, hal itu tidak pernah terwujud. "Bahkan, untuk membiayai Keraton saja harus meminta minta," katanya.

Maklumat Surakarta

Selama ini, menurut dia, gaji untuk abdi dalem, berasal dari dana APBD provinsi. Dan setiap abdi dalem mendapatkan gaji antara Rp 50.000 hingga yang tertinggi Rp 225.000 setiap bulan.

"Dengan gaji sekecil itu, memang tidak manusiawi. Untuk itu kami menuntut janji-jani pemerintah Indonesia yang seharusnya diberikan kepada Keraton.

Tuntutan ini kami tujukan kepada pemerintah pusat," katanya lagi.

Berdasarkan latar belakang sejarah terbentuknya DIS tersebut, maka pada Senin (27/12) kemarin, ratusan abdi dalem Keraton Surakarta menggelar Maklumat Surakarta 27 Desember 2010 di Pagelaran Keraton Surakarta.

Dalam maklumat tersebut, mereka menuntut antara lain, pemerintah segera membentuk Undang-Undang Provinsi Daerah Istimewa Surakarta seperti yang dijanjikan.

Serta, penggabungan Surakarta ke Provinsi Jawa Tengah berdasarkan UU No 10 Tahun 1950 bertentangan dengan pasal 18 UUD 1945.

Karena, sejak awal kemerdekaan RI, Surakarta merupakan daerah istimewa setingkat provinsi dan bukan menjadi bagian dari Jawa Tengah.

Selain itu, sebagai penegasan, untuk percepatan terwujudnya pengembalian Provinsi Daerah Istimewa Surakarta, mereka akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Dibaca : 1395 kali
« Beranda kerajaan

Share

Form Komentar