English Version | Bahasa Indonesia

Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan di Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura, kemudian berubah menjadi Kesultanan Kutai Kartanagera ing Martadipura, terdapat dalam Undang-undang Dasar Panji Salaten. Panji Salaten ditetapkan pada masa pemerintahan Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa ing Martadipura. Panji Salaten terdiri dari 39 pasal dan memuat sebuah kitab peraturan yang bernama Undang-Undang Beraja Nanti yang memuat 164 pasal peraturan. Kedua undang-undang tersebut berisi tentang peraturan yang disandarkan pada Hukum Islam.

Di dalam Panji Salaten, raja/sultan menempati urutan teratas dan paling berkuasa dalam struktur pemerintahan. Dasar pemikiran ini adalah bahwa seorang raja/sultan dapat menjamin kesejahteraan dan keselamatan rakyat. Di dalam Panji Salaten, kedudukan dan fungsi raja/sultan dapat ditemukan dalam pasal 14. Secara singkat bunyi pasal 14 menyebutkan: “Raja orang yang mulia, turun temurun memang asalnya raja…. Raja basanya (perkataannya) membawa tuah, yang menjadi nyawa dalam negeri…. Segala sesuatu yang telah menjadi keputusan raja tidak dapat diganggu gugat (pasal 26), kecuali orang-orang besar dan arif bijaksana (penasehat dan alim ulama) bermusyawarah dengan raja/sultan untuk mengubah keputusan (pasal 15). Secara berkala, raja juga mendengarkan masukan-masukan dan pertimbangan dari para menteri (pasal 18).

Secara struktural, di bawah kedudukan seorang raja/sultan terdapat mangkubumi yang biasanya dijabat oleh keluarga dekat raja/sultan, misalnya paman. Tugas mangkubumi adalah mewakili raja dalam suatu acara apabila raja berhalangan hadir, memangku jabatan raja untuk menggantikan kedudukan seorang putra mahkota (calon raja) apabila putra mahkota tersebut belum berusia 21 tahun, dan menjadi penasehat raja.       

Kedudukan di bawah raja yang setara dengan mangkubumi adalah majelis orang-orang besar dan arif bijaksana. Majelis ini berisi para bangsawan dan rakyat biasa yang benar-benar mengerti tentang adat istiadat Kutai yang bertugas untuk membuat peraturan dan mengajukannya kepada raja. Apabila raja setuju terhadap hasil mufakat dalam majelis, maka peraturan tersebut kemudian diberlakukan kepada seluruh rakyat di Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Peraturan pada pasal 9 ini biasa dikenal dengan nama “adat yang diadatkan”.      

Di bawah kedudukan raja terdapat menteri yang berposisi sebagai mediator antara raja dan mangkubumi dengan rakyat, punggawa, dan petinggi (kepala kampung). Menteri diangkat dari keluarga dekat raja atau setidaknya keturunan bangsawan. Kedudukan dan fungsi menteri diatur dalam Panji Salaten pasal 17, 18, 37, dan 38, antara lain: melaksanakan perintah raja dan mangkubumi, wajib memberikan nasehat kepada raja ketika menjalankan tugas hukum dan adat, dan bersama senopati serta punggawa menjaga agar adat dan hukum tetap berjalan sebagai pegangan dalam pemerintahan kerajaan.      

Di bawah kedudukan menteri terdapat senopati atau hulubalang. Di dalam Panji Salaten pasal 21 disebutkan bahwa tugas senopati adalah menjaga keselamatan raja/sultan, menjadi alat pelaksana peraturan adat, menjaga keamanan kerajaan/kesultanan, dan wajib mentaati perintah raja, mangkubumi, dan semua peraturan yang telah diadatkan.

Di bawah menteri terdapat punggawa yang jabatannya sejajar dengan senopati. Punggawa adalah orang yang menjadi pemimpin di beberapa kampung yang bertugas menjaga keberlangsungan pelaksanaan peraturan dan adat.

Kedudukan paling bawah adalah jabatan petinggi atau kepala kampung. Jabatan ini biasanya diberikan kepada orang biasa (bukan bangsawan) yang telah berjasa terhadap Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Fungsi petinggi sebagai kepala kampung adalah melanjutkan perintah dari punggawa kepada rakyat demikain sebaliknya menjadi media penyaluran aspirasi rakyat untuk disampaikan kepada pemerintahan.

Ketika Pemerintah Hindia Belanda mulai menguasai Kesultanan Kutai Kartanegara terjadi perubahan sistem pemerintahan. Perubahan tersebut terlihat pada kedudukan tertinggi di Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura tidak lagi berada pada jabatan seorang sultan tetapi telah beralih kepada Pemerintah Hindia Belanda lewat kepanjangan seorang residen. Perubahan sistem pemerintahan dimulai ketika Sultan Muhammad Salehuddin menandatangani perjanjian perekonomian dengan Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1825.

Kontrak pada tahun 1825 menyatakan sebuah pengakuan dan pengesahan kehidupan perekonomian yang berimbas pada sistem pemerintahan di Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Penguasaan atas kekayaan alam sebelum kedatangan pihak Belanda sepenuhnya berada dalam monopoli seorang sultan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Beraja Nanti. Tetapi setelah kedatangan Belanda dan ditambah dengan pengakuan kedaulatan pada tahun 1825, maka penguasaan atas kekayaan alam tidak lagi menjadi monopoli sultan, tetapi harus dibagi dengan Belanda.

Selain perjanjian pada tahun 1825, Belanda juga mengikat kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura dengan kontrak panjang (lange contract). Kontrak panjang ini ditandatangani pada tanggal 17 Juli 1863 antara Pemerintah Hindia Belanda yang diwakili oleh Everard Christian Frederik Happe, Resident der Zuid en Order Afdeeling van Borneo dengan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura yang diwakili oleh Aji Sultan Muhammad Sulaiman. Sejak ditandatanganinya kontrak panjang tersebut, maka Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura secara resmi telah bersulih menjadi daerah swapraja di dalam daerah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda.

Ketika Pemerintah Pendudukan Jepang datang untuk menggantikan Pemerintah Hindia Belanda, sistem pemerintahan di Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pemerintah Pendudukan Jepang tetap mempertahankan bentuk swapraja sebagaimana yang telah dibentuk di era Pemerintah Hindia Belanda. Jepang hanya mengubah sumpah setia yang sebelumnya ditujukan kepada Pemerintah Hindia Belanda (Ratu Belanda) menjadi sumpah setia kepada Tenno Heika. Perubahan selanjutnya adalah penyebutan para kepala swapraja dengan gelar KOO dan daerah yang dikuasainya disebut KOOTI.

Pada masa kemerdekaan, sistem pemerintahan di Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura bergabung dengan pada pemerintahan yang baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1947, Kesultanan Kutai Kartanegara dimasukkan ke dalam Federasi Kalimantan Timur. Dua tahun kemudian tergabung ke dalam Republik Indonesia Serikat. Lalu pada tahun 1953 Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura diubah menjadi Daerah Istimewa Kutai dengan UU Darurat No.3 Th.1953 menjadi daerah otonomi tingkat kabupaten.

Berdasarkan UU No. 27 tahun 1959 tentang “Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Kalimantan", wilayah Daerah Istimewa Kutai dimekarkan menjadi 3 Daerah Tingkat II, yaitu:

  1. Daerah Tingkat II Kutai dengan ibukota Tenggarong
  2. Kotapraja Balikpapan dengan ibukota Balikpapan
  3. Kotapraja Samarinda dengan ibukota Samarinda.

Pada tanggal 20 Januari 1960, APT Pranoto selaku Gubernur Kalimantan Timur, atas nama Menteri Dalam Negeri melantik ketiga kepala Daerah Tingkat II, salah satunya adalah Aji Raden Padmo sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai. Sehari kemudian, 21 Januari 1960, bertempat di Balairung Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura di Tenggarong diadakan Sidang Khusus DPRD Daerah Istimewa Kutai. Inti dari acara ini adalah serah terima pemerintahan dari Kepala Daerah Istimewa Kutai, Sultan Aji Muhammad Parikesit kepada Aji Raden Padmo sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai, dan mengangkat Kapten Soedjono sebagai Walikota Samarinda serta A.R. Sayid Mohammad sebagai Walikota Balikpapan. Dengan serah terima pemerintahan tersebut berarti Pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara dibawah Aji Sultan Muhammad Parikesit berakhir.

Dibaca : 11280 kali
« Kembali ke Sejarah Kerajaan / Kesultanan

Share

Form Komentar