English Version | Bahasa Indonesia

Sejarah



a. Asal Mula Berdirinya Kesultanan Serdang

Awal berdirinya Kesultanan Serdang terkait erat dengan masa kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam. Panglima Besar Tentara dan Panglima Armada Kesultanan Aceh Darussalam yang bernama Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan menjadi tokoh sentral atas terbentuknya embrio Kesultanan Serdang. Di bawah komando Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan, Kesultanan Aceh Darussalam yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M), berhasil menundukkan negeri-negeri di sepanjang Pantai Barat dan Pantai Timur Sumatra, termasuk Johor dan Pahang pada tahun 1617 M, Kedah (1620 M), Nias (1624 M), dan lain-lainnya.

Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan, yang bergelar Laksamana Kuda Bintan, diduga kuat adalah orang yang sama dengan Laksamana Malem Dagang, pemimpin militer Aceh Darussalam dalam upaya melawan bangsa Portugis pada tahun 1629. Berkat pengabdiannya terhadap Kesultanan Aceh Darussalam, pada tahun 1632 Sultan Iskandar Muda berkenan memberikan penghargaan dengan melantik Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan sebagai wakil Sultan Aceh atau Wali Negeri untuk memimpin wilayah Haru (Sumatra Timur). Haru adalah salah satu kerajaan yang berhasil ditaklukkan Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan. Pemerintahan di wilayah Haru yang dipimpin oleh Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan ini kemudian dikenal dengan nama Kesultanan Deli.

Pengelolaan wilayah Haru (Kesultanan Deli) oleh Kesultanan Aceh Darussalam mengusung beberapa misi, antara lain:

  1. Menghancurkan sisa-sisa perlawanan Kerajaan Haru (yang dibantu oleh Portugis).
  2. Mengembangkan misi Islam ke wilayah pedalaman.
  3. Mengatur pemerintahan yang menjadi bagian dari wilayah Kesultanan Aceh Darussalam.

Kepemimpinan Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan di Kesultanan Deli mendapat dukungan dari kerajaan-kerajaan kecil yang ada di kawasan tersebut. Misalnya adalah Datuk Imam Surbakti, pemimpin Kerajaan Sunggal (kerajaan lokal di pedalaman Haru), yang berkenan menikahkan adik perempuannya, bernama Puteri Nan Baluan Beru Surbakti, dengan Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan pada tahun 1632 M. Pengakuan dari kerajaan-kerajaan lokal itu membuat roda pemerintahan Kesultanan Deli yang masih berada di bawah naungan Kesultanan Aceh Darussalam berjalan dengan cukup lancar.

Setelah Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan meninggal dunia pada 1641 M, kekuasaan atas wilayah Deli diberikan kepada putranya, Tuanku Panglima Perunggit (1614-1700 M) yang kemudian bergelar sebagai Panglima Deli. Pada kurun waktu yang sama, kekuatan Kesultanan Aceh Darussalam mulai melemah seiring wafatnya Sultan Iskandar Muda pada tahun 1636 M. Selanjutnya, pada tahun 1669 M, Tuanku Panglima Perunggit berupaya memerdekakan Kesultanan Deli dari penguasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Upaya ini didukung oleh Belanda yang sudah membangun benteng di kawasan Malaka.

Tuanku Panglima Perunggit meninggal dunia pada tahun 1700 M, dan digantikan oleh Tuanku Panglima Paderap. Pemerintahan raja kedua Kesultanan Deli ini berlangsung hingga tahun 1720 M. Namun, setelah Tuanku Panglima Paderap wafat, wilayah Kesultanan Deli mulai dilanda perpecahan. Selain karena mulai berpengaruhnya Kerajaan Siak di wilayah Sumatra Timur, ancaman juga disebabkan oleh adanya upaya perebutan kekuasaan di antara anak-anak Tuanku Panglima Paderap. Tuanku Panglima Paderap memiliki empat orang anak, yaitu:

  1. Tuanku Jalaludin Gelar Kejuruan Metar, berasal dari keturunan bangsawan Mabar, Percut, dan Tg. Mulia.
  2. Tuanku Panglima Pasutan, berasal dari keturunan bangsawan Deli dan Bedagai.
  3. Kejeruan Santun, berasal dari keturunan bangsawan Denao dan Serbajadi.
  4. Tuanku Umar Johan Alamshah Gelar Kejeruan Junjongan, berasal dari keturunan bangsawan Serdang dan Sei Tuan.

Pada tahun 1723 M, terjadi perang saudara di lingkungan keluarga Kesultanan Deli. Tuanku Umar Johan Alamshah Gelar Kejeruan Junjongan, yang paling berhak atas tahta Deli karena merupakan anak dari permaisuri, tidak berhasil memperoleh haknya. Dalam pertempuran melawan saudaranya, Tuanku Panglima Pasutan, Tuanku Umar Johan Alamshah Gelar Kejeruan Junjongan menelan kekalahan, dan bersama ibundanya, Tuanku Puan Sampali (permaisuri Tuanku Panglima Paderap), terpaksa mengungsi hingga kemudian mendirikan pemukiman baru yang bernama Kampung Besar. Dengan menyingkirnya Tuanku Umar Johan Alamshah Gelar Kejeruan Junjongan, maka tahta Kesultanan Deli dikuasai oleh Tuanku Panglima Pasutan.

Tidak semua pihak setuju dengan naiknya Tuanku Panglima Pasutan sebagai penguasa Deli. Beberapa raja-raja lokal yang menolak mengakui Tuanku Panglima Pasutan dan memilih berada di pihak Tuanku Umar Johan Alamshah Gelar Kejeruan Junjongan antara lain: Raja Urung Sunggal, Raja Urung Senembah, Raja Urung Batak Timur, dan seorang pembesar dari Kejeruan Lumu (Aceh). Mereka kemudian menobatkan Tuanku Umar Johan Alamshah Gelar Kejeruan Junjongan sebagai pemimpin sebuah pemerintahan baru yang berkedudukan di Kampung Besar. Pemerintahan baru inilah yang berdiri pada tahun 1723 M inilah yang kemudian dikenal dengan nama Kesultanan Serdang. 

b. Kesultanan Serdang pada Masa Kolonial

Pemerintahan Kesultanan Serdang di bawah pimpinan Tuanku Umar Johan Alamshah Gelar Kejeruan Junjongan berlangsung selama 44 tahun sampai dengan tahun 1767 M. Tuanku Umar Johan memiliki tiga orang putra, yakni Tuanku Malim, Tuanku Ainan Johan Alamshah, dan Tuanku Sabjana (Pangeran Kampung Kelambir). Oleh karena Tuanku Malim menolak dilantik menjadi raja sebagai pengganti ayahnya, maka yang kemudian didaulat untuk menduduki tahta Kesultanan Serdang setelah Tuanku Umar Johan mangkat adalah Tuanku Ainan Johan Alamshah (1767-1817).

Sultan Ainan Johan Alamshah beristrikan Tuanku Puan Sri Alam, putri dari Kerajaan Perbaungan. Wilayah Kerajaan Perbaungan sendiri kemudian bergabung dengan Kesultanan Serdang. Perkawinan Sultan Ainan Johan Alamshah dikaruniai beberapa orang anak, namun anak pertama yang seharusnya menjadi putra mahkota, yakni Tuanku Zainal Abidin, gugur dalam suatu peperangan yang terjadi di Langkat. Sebagai pengganti, ditunjuklah putra kedua Sultan Ainan Johan Alamshah yang bernama Tuanku Sultan Thaf Sinar Basarshah (1817-1850), sebagai penerus tahta Kesultanan Serdang.

Pada masa pemerintahan Sultan Thaf Sinar Baharshah, yang juga dikenal dengan gelar Sultan Besar Serdang, Kesultanan Serdang mengalami masa-masa kejayaan. Serdang menjadi kesultanan yang makmur karena kemajuan sektor perdagangannya. Nama Kesultanan Serdang dikenal negeri-negeri lain sampai ke Semenanjung Tanah Melayu. Banyak kerajaan-kerajaan lain yang meminta bantuan pertahanan dan keamanan dari Kesultanan Serdang.

Pengganti Sultan Thaf Sinar Baharshah adalah putranya yang tertua, yaitu Sultan Basyaruddin Shariful Alamshah (1819-1880). Kepemimpinan Sultan Basyaruddin Shariful Alamshah mendapat legitimasi dari Sultan Aceh Darussalam, yakni Sultan Ibrahim Mansyur Syah, berupa pengakuan Mahor Cap Sembilan. Ketika pada tahun 1854 Kesultanan Aceh Darussalam mengirim ekspedisi perang sebanyak 200 perahu perang untuk menghukum Deli dan Langkat, Serdang berdiri di pihak Aceh.

Dalam menjalankan pemerintahannya, Sultan Basyaruddin Shariful Alamshah didampingi oleh Orang-orang Besar, wazir, dan raja-raja taklukkan. Namun, era pemerintahan Sultan Basyaruddin Shariful Alamshah diwarnai banyak pertikaian, baik internal maupun eksternal. Selain berkonflik dengan Kesultanan Deli dalam persoalan perluasan wilayah, Serdang juga menghadapi hegemoni dari Belanda yang datang ke Serdang pada tahun 1862. Melalui Acte van Erkenning tertanggal 16 Agustus 1862, Kesultanan Serdang akhirnya terpaksa takluk kepada Belanda yang semakin menekan.

Ketika Sultan Basyaruddin Shariful Alamshah wafat pada tanggal 7 Muharram 1279 Hijriah (Desember 1880), sang putra mahkota, Sulaiman Shariful Alamshah, masih sangat muda sehingga pemerintahan Kesultanan Serdang untuk sementara diserahkan kepada Tengku Raja Muda Mustafa (paman Sulaiman Shariful Alamshah). Setelah dinilai sudah cukup umur, Sulaiman Shariful Alamshah diangkat sebagai pemimpin Kesultanan Serdang dan mendapat pengakuan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda tertanggal 29 Januari 1887.

Di bawah kepemimpinan Sultan Sulaiman Shariful Alamshah, Kesultanan Serdang melakukan beberapa tindakan strategis untuk menangkal semakin kuatnya pengaruh penjajah Belanda. Salah satu gerakan penting Sultan Sulaiman Shariful Alamshah adalah ketika pada tahun 1891 terjadi perlawanan terhadap Belanda ketika Kontrolir Serdang (wakil dari pemerintah kolonial Hindia Belanda) memindahkan ibukota Serdang dari Rantau Panjang ke Lubuk Pakam.

Sebagai bentuk perlawanan, Sultan Sulaiman Shariful Alamshah menolak ikut pindah ke ibukota baru pilihan penjajah, dan sebaliknya justru membangun istana baru, yakni Istana Perbaungan (Keraton Kota Galuh), pada tahun 1886. Selain itu, Sultan Sulaiman Shariful Alamshah juga membangun Masjid Raya Sulaimaniyah, kedai, pasar ikan, dan kompleks pertokoan sehingga berdirilah sebuah kota kecil yang diberi nama Simpang Tiga Perbaungan. Kota inilah yang dijadikan Sultan Sulaiman Shariful Alamshah sebagai tandingan ibukota Serdang versi pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Selanjutnya, pada tahun 1898 Sultan Sulaiman Shariful Alamshah menolak menghadap pemerintah kolonial Hindia Belanda di Batavia, beliau tidak bersedia juga menghadap Ratu Kerajaan Belanda. Alih-alih menuruti permintaan itu, pada waktu yang sama, Sultan Sulaiman Shariful Alamshah malah mengunjungi Jepang dan Tiongkok. Aksi “pembangkangan” ini menjadi bukti nyata bahwa Kesultanan Serdang berani melawan arogansi Belanda.

Dalam kunjungannya ke Jepang, Sultan Sulaiman Shariful Alamshah dijamu secara pribadi oleh Tenno Heika Kaisar Meijimutshuhito. Namun, di pihak lain, Belanda memanfaatkan kepergian Sultan Sulaiman Shariful Alamshah dengan mempersempit batas wilayah Kesultanan Serdang. Kesewenang-wenangan Belanda ini menyebabkan perubahan dalam susunan Orang-orang Besar di mana Belanda menghapuskan beberapa posisi pemerintahan, termasuk Raja Muda dan Wazir Paduka Setia Maharaja.

 

c. Kesultanan Serdang pada Era Kemerdekaan RI

Periode pemerintahan Sultan Sulaiman Shariful Alamshah berlangsung cukup lama yakni dari era masa ketika kolonialisme Belanda berkuasa (1866) hingga pascakemerdekaan Republik Indonesia (1946). Tidak lama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, pada bulan Desember 1945 Kesultanan Serdang di bawah pimpinan Sultan Sulaiman Shariful Alamshah menyatakan dukungan terhadap berdirinya negara Republik Indonesia yang berdaulat.

Memasuki tahun 1946, wilayah Sumatra Timur, termasuk Serdang, dilanda situasi yang mencekam. Pada tanggal 3 Maret 1946, terjadi peristiwa menggegerkan yang dikenal sebagai “Revolusi Sosial” di mana terjadi penangkapan terhadap raja-raja yang ada di Tanah Karo oleh orang-orang berideologi kiri. Raja-raja dan kaum bangsawan itu oleh kaum kiri dianggap sebagai pengkhianat karena dulu “mengabdi” kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Di Serdang, keadaan sedikit berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain. Kesultanan Serdang luput dari pembantaian karena adanya dukungan yang positif dari Sultan Sulaiman Shariful Alamshah terhadap kaum pergerakan. Selain itu, perasaan anti Belanda Sulaiman Shariful Alamshah telah dikenal sejak zaman kolonial. Sokongan penuh Kesultanan Serdang terhadap berdirinya NKRI semakin memperkuat bahwa Sulaiman Shariful Alamshah berada di pihak Republik Indonesia.

Sultan Sulaiman Shariful Alamshah juga menganjurkan kepada para kerabat dan kaum bangsawan Kesultanan Serdang untuk menempati posisi dalam struktur angkatan bersenjata Republik Indonesia serta organisasi-organisasi politik yang berhaluan Islam maupun nasionalis. Oleh karena itu, ketika terjadi “Revolusi Sosial” tanggal 3 Maret 1946, diadakan perundingan antara Kapten Tengku Nurdin (Komandan Batalion III Tentara Republik Indonesia di Medan) dengan Tengku Mahkota Serdang dan para tokoh adat Kesultanan Serdang. Dari perundingan itu kemudian diambil keputusan bahwa Kesultanan Serdang menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada TRI yang dalam hal ini bertindak mewakili pemerintah Republik Indonesia,

Keesokan harinya, tanggal 4 Maret 1946, diutuslah Jaksa Tengku Mahmuddin dan Panitera Tengku Dhaifah atas nama Kesultanan Serdang untuk secara resmi menyerahkan administrasi pemerintahan kepada pihak TRI yang mewakili pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan ini dipersatukan oleh Komite Nasional Indonesia wilayah Serdang dan sejumlah wakil organisasi masyarakat serta organisasi politik lainnya di kantor Kerapatan di Perbaungan. Peristiwa pada 4 Maret 1946 ke segenap pelosok wilayah Serdang itu menjadi sebuah momen unik yang berlaku untuk pertamakalinya di Indonesia. Sejak saat itulah, Kesultanan Serdang meleburkan diri sebagai bagian dari NKRI sebagai wujud komitmennya terhadap berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Pada 13 Oktober 1946, Sultan Sulaiman Shariful Alamshah meninggal dunia dalam usia 80 tahun dan dikebumikan dengan upacara militer di makam raja-raja di sebelah Masjid Raya Perbaungan. Sebagai pewaris tahta Kesultanan Serdang selanjutnya adalah Tengku Putera Mahkota Rajih Anwar. Namun, dikarenakan oleh situasi politik dan keamanan yang belum stabil, maka Tuanku Tengku Putera Mahkota Rajih Anwar hanya dinobatkan sebagai kepala adat, bukan sebagai Sultan Serdang. Tengku Putera Mahkota Rajih Anwar sendiri tidak bersedia dinobatkan sebagai Sultan karena masih trauma dengan serentetan kejadian tragis dalam “Revolusi Sosial” pada awal tahun 1946 itu.

Tengku Putera Mahkota Rajih Anwar wafat di Medan pada 28 Desember 1960 dan dimakamkan di Perbaungan. Setelah mangkatnya Tengku Putera Mahkota Rajih Anwar, masyarakat adat Serdang tidak lagi mempunyai kepala adat dan posisi ini mengalami kekosongan selama lebih kurang 35 tahun. Hingga akhirnya, pada tanggal 30 November 1996, Kerapatan Adat Negeri Serdang mengadakan sidang dan memutuskan bahwa Pemangku Adat Serdang dipilih serta ditetapkan dari putra-putra almarhum Sultan Sulaiman Shariful Alamshah yang masih hidup.

Dari sidang-sidang tersebut kemudian diputuskan Tuanku Abunawar Sinar Shariful Alam Al-Haj, putra ketiga Sultan Sulaiman Shariful Alamshah dan pemegang mahkota Kesultanan Negeri Serdang yang ke VII sebagai Pemangku Adat Negeri Serdang dan Ketua Kerapatan Adat Negeri Serdang. Penabalannya dilakukan dalam upacara adat di Gedong Juang 45 di Perbaungan pada 5 Januari 1997.

Kebangkitan Kesultanan Serdang ternyata tidak bisa lepas dari himpitan sistem politik negara. Institusi kesultanan semata-mata hanya dilihat dari perspektif politik. Keberadaan Kesultanan Serdang tidak lagi dipahami sebagai representasi perilaku budaya dan adat masyarakatnya. Dampaknya, aktivitas kesultanan pun dibatasi hanya sebagai institusi istiadat semata.

Tuanku Abunawar Sinar Shariful Alam Al-Haj mangkat pada tanggal 28 Januari 2001 karena sakit dan dikebumikan di Makam Raja Diraja di samping Masjid Raya Perbaungan. Sebelum jenazah Tuanku Abunawar Sinar Shariful Alam Al-Haj diberangkatkan pada tengah malam tanggal 28 Januari 2001, terlebih dulu diadakan musyawarah sesuai dengan adat “Raja Mangkat Raja Menanam” untuk menentukan siapa pewaris adat Kesultanan Serdang.

Dalam musyawarah itu, anggota sidang menyepakati bahwa Tuanku Luckman Sinar Baharshah II (waktu itu bergelar Temenggong Mangkunegara Serdang) ditetapkan sebagai Pemangku Adat Serdang yang selanjutnya. Upacara penobatan Tuanku Luckman Sinar Baharshah II selaku Pemangku Adat Kesultanan Negeri Serdang yang ke-VIII digelar pada tanggal 12 Juni 2002 di Perbaungan. Upacara ini dihadiri oleh 6.000 orang utusan dari seluruh wilayah Serdang dan 2.000 orang undangan dari pemerintah RI serta dari 4 negara.

Dibaca : 8950 kali
« Kembali ke Sejarah Kerajaan / Kesultanan

Share

Form Komentar

iqbal 18 Februari 2012 09:26

sangat menggugah......

Dewa Firmansyah 27 Agustus 2012 07:15

perlu dihidupkan segala kegiatan budaya kesultanan serdang ini sebagai salah satu kekayaan budaya kita.