English Version | Bahasa Indonesia

Sistem Pemerintahan

Sistem dan pola pemerintahan cikal-bakal Kesultanan Mempawah, yakni Kerajaan Bangkule Sultankng dan Kerajaan Sidiniang, masih bersumber berdasarkan adat-istiadat setempat, yakni hukum adat yang berlaku pada masyarakat Suku Dayak (Umberan, et.al, 1996-1997:18). Sistem pemerintahan tradisional yang lekat dengan ritual-ritual adat dan kepercayaan kepada hal-hal gaib masih berlaku dalam kehidupan kerajaan yang masih menganut ajaran agama Hindu itu.

Pada masa pemerintahan Panembahan Senggaok, sistem pemerintahan tradisional masih dipertahankan meski pengaruh ajaran Islam mulai masuk ke dalam kehidupan kerajaan. Pengaruh Islam di Mempawah semakin kuat pada era kepemimpinan Opu Daeng Menambun yang bertahta sejak tahun 1740 M. Opu Daeng Menambun berasal dari Kesultanan Luwu Bugis yang telah cukup lama menjadi kerajaan bercorak Islam.

Pemerintahan Opu Daeng Menambun di Kesultanan Mempawah memadukan antara hukum-hukum adat lama dengan hukum syara yang bersumber pada ajaran agama Islam. Pengaruh hukum-hukum Islam dalam kehidupan pemerintahan Kesultanan Mempawah semakin kuat berkat peran sentral Sayid Habib Husein Alqadrie, seorang penyebar ajaran Islam dari Timur Tengah, tepatnya Hadramaut atau Yaman Selatan (Yahya, 1999:224).

Dalam menjalankan pemerintahannya, Opu Daeng Menambon berhasil membentuk suatu pemerintahan kesultanan yang demokratis. Hal ini terlihat dari banyaknya tokoh lintas etnis yang dengan sukarela menyatakan tunduk untuk mendukung Kesultanan Mempawah, terutama tokoh-tokoh dari kalangan Tionghoa dan Suku Dayak. Bergabungnya tokoh-tokoh tersebut justru semakin mempermudah Opu Daeng Manambon dalam mengatur pemerintahan Kesultanan Mempawah.

Sistem pemerintahan Kesultanan Mempawah mulai mengalami reduksi kedaulatan sejak kedatangan bangsa Belanda pada sekitar tahun 1787 M. Meski penguasa Kesultanan Mempawah pada saat itu, Panembahan Adiwijaya Kusumajaya dan kemudian dilanjutkan oleh Sultan Muhammad Zainal Abidin, memberikan perlawanan dan bahkan sempat mengalahkan Belanda yang disokong oleh Syarif Kasim dari Kesultanan Kadriah di Pontianak, namun pada akhirnya kekuasaan Kesultanan Mempawah sepenuhnya dalam cengkeraman penjajah Belanda. Sejak saat itu hingga sebelum kedatangan Jepang pada tahun 1942, sistem pemerintahan Kesultanan Mempawah dikendalikan oleh Belanda dalam banyak bidang, dari ekonomi, pertahanan, politik, bahkan hingga urusan internal kesultanan sekalipun. Salah satu contohnya adalah bagaimana Belanda sangat berwenang dalam hal suksesi kekuasaan Kesultanan Mempawah.

Ketika Belanda mengalami kekalahan dalam Perang Asia Timur Raya dan kemudian Jepang mengambil-alih kekuasaan Belanda di nusantara, tara cara dan sistem pemerintahan Kesultanan Mempawah pun berubah lagi karena harus menuruti apa yang digariskan oleh penjajah Jepang. Pada zaman pendudukan Jepang (1942-1945), Mempawah dijadikan sebagai salah satu dari 12 swapraja di Kalimantan Barat yang berada di bawah kekuasaan lembaga bentukan Jepang bernama Borneo Minseibu Cokan (Lontaan, 1975:259). Sejak akhir bulan Desember 1942, wilayah Kesultanan Mempawah berada di bawah wewenang Bun Kei Kai Ri Kan, jabatan yang sederajat dengan wedana.

Setelah kekuasaan Jepang berakhir dan Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Kesultanan Mempawah menyatakan bergabung dengan NKRI dan menjadi daerah yang termasuk ke dalam wilayah administratif Provinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian, Kesultanan Mempawah sudah tidak memiliki kewenangan secara politik lagi untuk mengatur pemerintahannya, namun pihak kesultanan masih sering menghelat ritual/upacara yang dilakukan secara adat, semisal upacara Robo-Robo, ritual Naik Tojang, dan lain sebagainya.

Dibaca : 3252 kali
« Kembali ke Sejarah Kerajaan / Kesultanan

Share

Form Komentar