English Version | Bahasa Indonesia

3. Sistem Pemerintahan

Mr. P.W. Filet dalam bukunya yang berjudul De Verhouding der Hosten op Java tot de Nederlandsch Indische Regeering (Hubungan Para Raja Jawa dengan Pemerintah Hindia Belanda) dan J.E. Jasper, mantan Residen Yogyakarta dalam bukunya yang berjudul Herinneringen aan her Pakualamsche Zelfbestuur (Sebuah Kenangan di Kadipaten Pakualaman) menuliskan tentang sistem pemerintahan di Kadipaten Pakualaman. Filet menuliskan dalam bukunya bahwa Kadipaten Pakualaman berstatus Pangeran Merdiko (negara dependen atau otonom) yang secara umum banyak kesamaan dengan status Mangkunegaran di Surakarta Hadiningrat.

Berdasarkan Kontrak Politik pada 17 Maret 1813, Kadipaten Pakualaman memiliki wilayah kekuasaan yang meliputi sebuah kecamatan (onderdistrik) yang kini disebut dengan nama Kecamatan Pakualaman di Kota Yogyakarta dan beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang disebut dengan istilah Kabupaten Adikarto, yaitu Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur, dan Lendah. Ibukota Kabupaten Adikarto terletak di Wates. Luas keseluruhan wilayah Kadipaten Pakualaman, sesuai dengan Kontrak Politik dengan Inggris pada 17 Maret 1813 adalah 4.000 cacah (jiwa). Selain wilayah tersebut, Paku Alam juga memiliki daerah lain yang bersifat pinjaman (leen) dari Pemerintah Hindia Belanda. Daerah leen tersebut tidak bersifat turun temurun, namun bisa diteruskan masa peminjaman oleh Paku Alam berikutnya jika pemimpin Kadipaten Pakualaman tersebut diangkat langsung oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Dalam menjalankan pemerintahan, Paku Alam dibantu oleh beberapa pegawai. Di Ibukota Kadipaten Pakualaman, tugas Paku Alam dibantu oleh seorang Patih berpangkat Kliwon Patih yang dibantu oleh seorang Sekretaris Kabupaten (Sekretaris Patih). Di bawah Patih terdapat seorang Kepala Kampung dan beberapa orang gebayan. Di ibukota pemerintahan ini pengarsipan berlangsung dengan baik, terdapat pula perpustakaan, serta petugas yang melayani surat-menyurat dalam bahasa Belanda, Jawa, dan Melayu (Indonesia).

Patih bertugas untuk menuliskan rijksblad (peraturan kerajaan/Kadipaten Pakualaman). Rijksblad dituliskan setelah dikeluarkan oleh Sri Paku Alam dengan persetujuan Pemerintah Hindia Belanda. Rijksblad tersebut berlaku setelah diundangkan dalam Rijksblad Pakualaman (dikeluarkan sejak 1917). Peraturan perundangan lain sebelum 1917 yang dianggap perlu, dimuat pula dalam rijksblad tersebut. Peraturan dari Kadipaten Pakualaman ini dianggap telah mengikat penduduk 30 hari setelah dimuat dalam rijksblad. Aturan yang telah ditentukan dalam rijksblad disosialisasikan pada rakyat melalui tempelan-tempelan di kantor-kantor Kadipaten Pakualaman, kantor minister, konferensi-konferensi Pangreh Praja, serta rapat-rapat desa yang digelar dalam waktu-waktu tertentu.

Di luar ibukota Kadipaten Pakualaman, terdapat Kadipaten Adikarto yang dikelola oleh seorang pegawai berpangkat Bupati yang berkedudukan di Kecamatan Brosot, Kabupaten Kulon Progo. Bupati memimpin 4 Kepala Onderdistrik berpangkat Asisten Panewu yang berkedudukan di Bendungan, Brosot, Temon, dan Panjatan. Desa-desa di wilayah Kadipaten Pakualaman tersebut diatur dalam sebuah peraturan yang dikenal dengan istilah “Pranatan Kalurahan”. Dalam Pranatan Kalurahan, setiap desa dipimpin oleh seorang Lurah yang diangkat oleh Sri Paku Alam atas masukan dari Bupati. Ketika mengangkat Carik (sekretaris desa), Bupati Adikarto harus meminta persetujuan dari Kepala Urusan Agraria di Ngayogyakarta Hadiningrat. Sedangkan untuk mengangkat Ulu-ulu (pamong desa yang memiliki pekerjaan khusus untuk mengurus tentang pengairan, baik sawah, bendungan, dan lain sebagainya), Bupati Adikarto harus mendapat persetujuan dari Kepala Centraal Waterschaps Kantoor (Kantor Pusat Pengairan). Peraturan ini juga memuat tentang penghasilan, kewajiban, seragam, kedudukan, dan lain-lain bagi Lurah dan pamong desa lainnya.

Khusus untuk pengangkatan pegawai pemerintah pusat Kadipaten Pakualaman, Pemerintah Hindia Belanda tidak turut campur di dalamnya. Hal ini memberikan keleluasaan kepada Patih Pakualaman untuk menentukan tindakan sepihak dalam pengambilan keputusan tanpa memiliki kewajiban untuk berunding dengan Pemerintah Hindia Belanda sebagaimana kewajiban Patih yang berkedudukan di Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Kadipaten Pakualaman tidak memiliki pengadilan tersendiri, melainkan digabungkan dengan pengadilan di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah pengawasan Pepatih Dalem. Para penjahat yang tertangkap di wilayah Kadipaten Pakualaman wajib diserahkan dan diadili oleh pengadilan di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Kadipaten Pakualaman berhak memiliki petugas keamanan sendiri (kepolisian) yang berkedudukan langsung di bawah Paku Alam tanpa diawasi oleh Pemerintah Hindia Belanda. Petugas keamanan ini mendapat bantuan keuangan dari Pemerintah Hindia Belanda sebesar f 3.500/tahun. Meskipun diizinkan memiliki petugas keamanan, namun Paku Alam dilarang membangun pasukan militer tanpa seizin Pemerintah Hindia Belanda. Jika izin untuk membangun militer diberikan, maka pasukan tersebut harus dipergunakan untuk membantu Pemerintah Hindia Belanda. Hingga tahun 1892, sesuai dengan Kontrak Politik pada 17 Maret 1813 yang kemudian diubah melalui Kontrak Politik pada 28 Januari 1832 dan 1 Juni 1833, Kadipaten Pakualaman diberikan kewajiban untuk membangun setengah batalion infantri (terdiri dari 250 – 300 orang) dan satu kompi kavaleri (terdiri dari 150 – 200 orang) yang dibiayai oleh Pemerintah Hindia Belanda. 

Keuangan di Kadipaten Pakualaman dikelola oleh organisasi kas Pakualaman dan menyalurkannya kepada kantor urusan anggaran. Kantor ini mengatur keuangan yang berasal dari Kadipaten Pakualaman dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sumber penerimaan keuangan Kadipaten Pakualaman adalah dari pajak, yaitu pajak kepala, tanah, penghasilan, kendaraan, verponding (akte tanah), sewa tanah, dan pungutan balik nama tanah. Namun, Paku Alam tidak diperkenankan menarik pajak jalan (lalu lintas), pasar, dan warung.

Sejak 1925, penarikan pajak di Kadipaten Pakualaman dilaksanakan oleh para pegawai berpangkat Mantri Tondo Pananggap atau Mantri Tondo Pamicis yang digaji. Setiap minggu, Mantri Tondo Pananggap mendatangi setiap desa dan mencatat jumlah penduduk wajib pajak serta pajak yang telah disetorkan. Pamong Desa dan Kepala Kampung yang membantu dalam penarikan pajak diberi imbalan sebesar 2% dari jumlah pajak yang terkumpul.

Di luar pajak desa, satu-satunya usaha yang dimiliki oleh Kadipaten Pakualaman adalah pasar, baik pasar di ibukota kadipaten maupun di Kadipaten Adikarto. Pasar-pasar tersebut dikelola dengan sistem “bedrijf economie” atau “ekonomi perusahaan”. Pengurusan soal pasar berada di bawah pengawasan seorang administrateur (pengelola) pasar Jawa yang bekerja untuk Kadipaten Pakualaman dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Paku Alam memiliki kewajiban untuk membuat dan memelihara jalan serta membantu Pemerintah Hindia Belanda dalam membuat dan memilihara benteng. Salah satu proyek yang melibatkan Kadipaten Pakualaman masa pemerintahan Sri Paku Alam VII, antara lain perbaikan jalan raya Sentolo hingga Kedu, jalan raya sepanjang 5 pal atau 9259,25 m (1 Pal=1851,85 m) yang berada di wilayah kekuasaan Kadipaten Pakualaman, dan pembuatan jembatan baru di Grahulan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo.      

Kadipaten Pakualaman juga mengatur masalah pendidikan (sekolah). Beberapa sekolah (kursus-kursus) di desa-desa telah didirikan, misalnya kursus guru desa di Wates. Selain itu, Pakualaman juga mengelola sebuah studiefonds (beasiswa) yang membiayai anak-anak yang berprestasi untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Pengaturan dan pengawasan sekolah-sekolah di wilayah Kadipaten Pakualaman diserahkan kepada seorang schoolopziener (pengawas sekolah) Jawa yang dibantu oleh dua orang adjunct schoolopziener (asisten pengawas sekolah). Dalam hal keuangan, pihak Pakualaman membantu sebesar 25% dari keseluruhan biaya operasional setiap sekolahan.

Urusan kesehatan juga menjadi perhatian tersendiri Pemerintah Kadipaten Pakualaman. Pihak kadipaten membantu pendanaan biaya operasional bagi kesehatan rakyat. Biaya operasional tersebut dipergunakan untuk membayar gaji mantri cacar, pembelian obat-obatan, pemberantasan penyakit malaria, cacing tambang, dan penyakit lainnya, membantu pembiayaan rumah sakit di Wates, bantuan poliklinik di ibukota kadipaten, pemeriksaan kesehatan bagi para pegawai di Kadipaten Pakualaman, penyuluhan kesehatan dengan cara pemutaran film di desa-desa, pengelolaan ambulance-ambulance yang secara berkala dikirimkan ke desa-desa, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk biaya assaineering (kebersihan), Kadipaten Pakualaman menyediakan dana khusus.

Masalah hewan ternak juga menjadi perhatian Pemerintah Kadipaten Pakualaman. Pihak kadipaten mengirimkan dokter hewan untuk mengawasi penjagalan hewan ternak, memperbaiki kesehatan hewan ternak, dan pemberantasan penyakit. Dalam melaksanaan pekerjaan, dokter hewan dibantu oleh beberapa keurmeester yang ditempatkan di bawah pengawasan Pangreh Praja (pegawai pemerintah Kadipaten Pakualaman). Para keurmeester ini melakukan pekerjaan di bawah perintah dokter hewan. Mereka juga menerima dan menyetorkan uang keur (denda) dan uang jagal.

Kadipaten Pakualaman juga memberikan bantuan untuk mengurus pengelolaan dan perbaikan masjid-masjid dan makam Raja. Selain itu, Kadipaten Pakualaman juga memberikan bantuan bagi lembaga-lembaga sosial, seperti internaat (asrama) wanita di Wates, arbeids bemiddelings bureau (kantor perantara pencari pekerjaan) di Yogyakarta, Java Instituut, komisi hukum adat, Rechts Hoogeschool (Sekolah Tinggi Hukum), Perkumpulan Mojopahit, dan lain sebagainya.

Secara umum, pemerintahan di Kadipaten Pakualaman dari masa ke masa dapat digambarkan sebagai berikut. Kadipaten Pakualaman merupakan sebuah negara dependen atau otonom berbentuk monarki yang terkecil dari beberapa monarki yang ada di Jawa, seperti Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Monarki Kadipaten Pakualaman dibentuk dengan sistem Monarki Kepangeranan atau lazim disebut Pangeran Merdiko. Pemerintahan di Kadipaten Pakualaman dijalankan oleh Sri Paku Alam bersama-sama dengan Residen Belanda.

Dari masa ke masa, status Kadipaten Pakualaman senantiasa mengalami perubahan. Sejak dibentuk pada 1813 hingga 1816, Kadipaten Pakualaman berstatus negara dependen yang berada di bawah Pemerintah Hindia Inggris. Selanjutnya, antara 1816-1942, status Kadipaten Pakualaman masih merupakan negara dependen yang berada di bawah Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian, antara 1942-1945, status Kadipaten Pakualaman masih berupa negara dependen yang berada di bawah Tentara Pendudukan Jepang atau Kekaisaran Jepang dengan status Kooti di bawah pengawasan langsung oleh Penguasa Militer Tentara XVI Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Sejak Indonesia merdeka pada 1945, Kadipaten Pakualaman melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun statusnya masih sebagai negara dependen. Terakhir, sejak 1950, Kadipaten Pakualaman digabungkan bersama dengan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi sebuah daerah istimewa, bukan lagi negara dependen, bernama Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dibaca : 3046 kali
« Kembali ke Sejarah Kerajaan / Kesultanan

Share

Form Komentar