English Version | Bahasa Indonesia

Kontroversi Monarki Konstitusi

December 06, 2010 16:55


Kontroversi Monarki Konstitusi

Apabila dicermati, statement SBY tentang RUUK-DIY agar disusun dengan tetap bertumpu pada nilai-nilai demokrasi, tetap menjaga keutuhan NKRI serta tetap menghormati prinsip-prinsip keistimewaan DIY, sehingga jangan sampai ada monarki konstitusi dalam negara demokrasi menarik untuk dikaji dan melahirkan isu kontroversi jika disandingkan dengan statement HB X tentang sikapnya terhadap RUUK-DIY selama ini. HB X selalu mengatakan terserah rakyat jika ditanya wartawan atau utusan pemerintah pusat, sebaliknya jika ditanya rakyat menjawab terserah pusat, lalu mengancam pemerintah pusat dengan Referendum jika tidak segera menyelesaikan RUUK DIY di tahun masa berakhirnya perpanjangan jabatan selama 3 tahun (2008-2011) setelah kalah dalam konvensi capres 2009.

HB X setelah menyatakan berulangkali tidak mau jadi gubernur DIY, juga selalu mengatakan ijab qobul untuk mendefinisikan Kontrak Politik antara Kasultanan-Pakualaman dengan para pendiri bangsa saat itu, sikap ambiguitas ini tidak hanya membingungkan Pemerintah Pusat, rakyat DIY, tapi juga kerabat Kasultanan maupun Pakualaman, konon gusti Mung dari Kasunanan Surakarto Hadiningrat punya perhatian khusus dalam hal ini sehingga mengirim surat khusus kepada HB X. Ketika pemerintah pusat mengambil sikap politik tentang RUUK DIY dengan pengantar pidato SBY sebagaimana di atas, HB X merasa terusik eksistensinya sehingga membuat counter opinion melalui berbagai media massa tanpa memahami substansi pidato SBY. Melihat dua Pemimpin (gajah) bertarung, rakyat (pelanduk) kalau tidak ingin mati ditengah seyogianya wait and see sambil menyerahkan kebijakan sepenuhnya kepada SBY terhadap apa maunya HB X, saatnya rakyat gantian bicara : “Terserah HB X”.

Pertarungan dua elite di atas, mengingatkan cerita tentang Aji Saka (sebagai simbol pusaka bernilai tinggi/tiang kebenaran) dengan dua abdinya yang bernama Dora (kebohongan) & Sembada (kebenaran), (sebagai simbol konflik antara ketidak-benaran vs kebenaran), Sang Aji Saka mengutus salah satu abdinya untuk mengambil pusaka yang dititipkan pada salah satu abdinya dan masing-masing abdi diberi amanat untuk menjaga pusaka (aji-aji) satu sisi diberi amanat untuk mengambil pusaka (aji-aji) tapi Aji Saka lupa bahwa ia pernah berpesan kepada abdinya untuk tidak memberikan pusaka kepada siapapun selain kepada dirinya sendiri. Akhirnya terjadilah pertempuran sengit karena masing-masing merasa benar dan mendapat mandat untuk mempertahankan amanat sang Aji Saka, konon cerita masing-masing abdi memiliki kekuatan yang sama dan akhirnya keduanya mati menjadi mayat. Setelah Aji Saka mengetahui telah terjadi perebutan kebenaran di antara abdinya dan masing-masing telah menjalankan tugasnya sesuai perintahnya, maka ia mengabadikan peristiwa tersebut dengan menuliskan huruf Jawa berbunyi : ha-na-ca-ra-ka (ada utusan), da-ta-sa-wa-la (saling bertikai berebut benar), pa-da ja-ya-nya (masing-masing sama kuatnya), ma-ga-ba-tha-nga (akhirnya masing-masing menjadi bangkai).

Kembali kepada kontroversi RUUK DIY, apabila abdi negara (presiden) melawan abdi budaya (raja) sama sama mempertahankan kebenaran menurut versinya masing-masing tanpa mau memahami filosofi ajaran Aji Saka (amanat sebagai tiang penyangga kebenaran) berupa undang-undang dasar negara; hukum adat; maupun amanah para pendiri bangsa serta filosofi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka akan terjadi konflik horizontal maupun vertikal. Filosofi berdirinya NKRI, berawal dari penyatuan ranah kultural/geo-cultural (Kerajaan Nusantara) menjadi ranah politik/geo-politics (Negara Indonesia) yang di dalamnya ada Pancasila, Pembukaan UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, ajaran Marhenisme (kemandirian bangsa atau berdiri di atas kaki sendiri), Tri Sakti (Kedaulatan Politik, Kemandirian Ekonomi & Kepribadian Budaya), Trias Politica (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) maupun Trilogi Demokrasi Indonesia yang terdiri dari Asas Musyawarah Mufakat, Negara atas dasar Kekeluargaan & Berlandaskan Semangat Gotong-royong.

Akhirulkalam, jika dipetik hikmah filosofi ajaran Aji Saka (amanah) dengan abdinya Dora & Sembada, kedua pemegang mandat atau amanat baik sebagai pimpinan kultural maupun sebagai pimpinan politik Indonesia akan kehilangan kepribadian serta harga diri (ibarat akan menjadi bangkai) kalau tidak bijak lagi dalam mengemban amanah konstitusi, amanah rakyat maupun amanah para leluhur pendiri bangsa ini karena mengabaikan asas musyawarah mufakat sebagaimana diperintahkan oleh QS 26 : As-Syuuraa yang dijadikan landasan demokrasi sebagaimana Sila ke IV, Pancasila kita.

* H Heru Wahyukismoyo, Penjaga Gawang Keistimewaan DIY, Penulis Buku Demokratisasi VS Keistimewaan DIY (jadi tesis S-2 UGM, Politik Lokal) & Merajut Kembali Pemikiran Sri Sultan HB IX (bahan disertasi S-3 UNY, Ilmu Pendidikan).

Sumber:  http://222.124.164.132/web/detail.php?sid=230466&actmenu=39

Sumber Foto: Chamamah Soeratno, et.al. (eds.), 2002. Kraton Jogja: The history and the cultural heritage. Yogyakarta: Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat and Indonesia Marketing Association (IMA)


Read : 1016 time(s)
« Kingdom home

Share

Comment Form

Sastra June 12, 2012 09:52

Keistimewaan Yogyakarta adalah unik di NKRI. Sebagai kearifan dan kenegarawan Presiden Sukarno, sebagai penghormatan kepada HB IX & PA VIII atas integritasnya kepada NKRI.Namun demikian keistimewaan itu tidak pula melanggar UUD45, karena keberadaannya dilindungi oleh UUD45. Demokrasi tidak harus ditelan mentah-mentah. Demokrasi model Indonesia adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Artinya demokrasi yang mengedepankan kebaikan bersama, bukan harus berdasarkan suara terbanyak atau kehendak terbanyak. Praktik demokrasi di beberapa tempat berujung pada kekerasan dan tindak anarkis, yang justru bertentangan dengan Pancasila yang mengedepankan gotong royong. Keistimewaan Yogyakarta tidak menciderai demokrasi,contoh di Perancis ada Monaco sebuah kepangeranan, inilah keunikan Perancis. Dan mereka aman-aman saja. Saya bukan orang Yogya, tidak ada sangkut pautnya dengan Kraton Yogya tapi sangat mendukung dengan keistimewaan Yogya dengan HB dan PA yang bertahta sebagai gubernur dan wakil gubernur.

I W. Jimmy Putra March 20, 2013 19:07

Sangat setuju........