English Version | Bahasa Indonesia

Undang-undang Dan Hukum Adat

Angger Nawala Pradata

(Undang-undang Hukum Kasunanan Surakarta Hadiningrat)

Dalam sebuah sistem pemerintahan suatu negara atau kerajaan, sangat diperlukan adanya undang-undang untuk mengatur tatanan kehidupan di dalamnya. Demikian pula yang berlaku di dalam kehidupan bernegara di Kasunanan Surakarta Hadiningrat di mana dikenal beberapa macam undang-undang sebagai bentuk koridor hukum dalam pelaksanaan pemerintahan. Salah satu dari undang-undang yang diberlakukan di Kasunanan Surakarta Hadiningrat adalah Angger Nawala Pradata. Naskah undang-undang ini sebenarnya sudah dirumuskan sejak zaman Kerajaan Mataram Islam yang merupakan cikal-bakal dari berdirinya Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dari masa ke masa, Angger Nawala Pradata mengalami amandemen atau pembaharuan supaya tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Angger Nawala Pradata dapat dikategorikan sebagai undang-undang yang cukup vital karena di dalamnya memuat aturan-aturan dengan tegas dan mendetail yang mencakup berbagai jenis tindakan hukum untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang bernaung di bawah pemerintahan Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Penyusunan Angger Nawala Pradata tidak terlepas dari campur tangan orang-orang Belanda sebagai pihak yang berkuasa di Nusantara pada era kolonialisme itu. Pengaruh hukum Barat terhadap undang-undang yang berlaku di kerajaan sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 1709. Pada waktu itu, Sri Susuhunan Pakubuwono I (1705-1719), yang masih bertahta di Kasunanan Kartasura Hadiningrat, membahas sebuah perjanjian dengan Kompeni Belanda. Keputusan dalam perjanjian tersebut salah satunya mencakup mengenai tata cara pelaksanaan pengadilan.

Pada masa pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwono II (1726-1749), tepatnya pada tanggal 7 Maret 1737, disepakatilah Judisdictie Contract atau Perjanjian Hukum antara Kasunanan Surakarta Hadiningrat dengan pihak Kompeni Belanda. Dalam Perjanjian Hukum ini diatur tentang reorganisasi Pengadilan Pradata (Pengadilan Perdata) yang diberlakukan bagi segenap warga Kesultanan Mataram Islam (yang pada waktu itu telah menjadi Kasunanan Kartasura Hadiningrat). Pengadilan Pradata adalah pengadilan sipil di lingkungan wilayah kekuasaan kerajaan yang menangani perkara-perkara pidana maupun perdata.

Pada tahun 1745, Sri Susuhunan Pakubuwono II memindahkan pusat kerajaan ke Surakarta dan berdirilah Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai pengganti Kasunanan Kartasura Hadiningrat. Empat tahun kemudian, tahun 1749, Sri Susuhunan Pakubuwono II kembali mengadakan perjanjian dengan pihak Kompeni Belanda. Secara garis besar, perjanjian ini menyatakan tentang penyerahan kedaulatan Kesultanan Mataram Islam, atau yang saat itu sudah menjadi Kasunanan Surakarta Hadiningrat, kepada pemerintahan Kompeni Belanda. Perjanjian ini tentunya sangat tidak menguntungkan bagi Kasunanan Surakarta Hadiningrat, karena Sri Susuhunan Pakubuwono II dan keturunannya akan kehilangan kedaulatan atas perikehidupan Mataram, termasuk juga dalam ranah pengadilan dan hukum.

Sri Susuhunan Pakubuwono IV (1788-1820) mewarisi hasil-hasil perjanjian Kasunanan Surakarta Hadiningrat dengan pihak Kompeni Belanda yang sudah dirumuskan di masa-masa sebelumnya. Kedudukan Kasunanan Surakarta Hadiningrat tidak lain adalah sebagai bawahan dari pihak Kompeni Belanda. Di era Sri Susuhunan Pakubuwono IV ini, Pengadilan Surambi ditetapkan sebagai pengadilan tertinggi sekaligus sebagai pengadilan banding bagi kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh Pengadilan Pradata dan Pengadilan Balemangu (pengadilan khusus yang menangani tata urusan pertanahan, semacam pengadilan agraria, dan hubungan antar tingkat antara pegawai kerajaan). Pengadilan Surambi sendiri adalah pengadilan yang berlandaskan pada Syariat (Hukum) Islam. Sebelum ditetapkan sebagai pengadilan tertinggi, Pengadilan Surambi menangani perkara-perkara hukum keluarga (misalnya nikah, talak, dan waris), serta kasus-kasus pidana.

Di masa ini, di mana pengaruh kolonial masih sangat kuat, undang-undang Angger Nawala Pradata mengalami amandemen dengan memperluas wewenang dan tugas Pengadilan Pradata untuk menangani perkara-perkara kriminal. Kasus-kasus tindak kriminal yang diatur dalam Angger Nawala Pradata antara lain: perkara yang berhubungan dengan tindak perampokan, pencurian (termasuk pencurian hewan), atau perampasan, praktek penggelapan, perjudian, dan lain sebagainya. Perkembangan berikutnya, masih dipengaruhi oleh sistem administrasi Kompeni Belanda, kasus-kasus sipil seperti membakar rumah, menyamun, dan sejenisnya, dimasukkan ke dalam kategori perkara kriminal. Pada tanggal 15 Mei 1771, perkara-perkara di atas dicantumkan ke dalam kitab hukum undang-undang Angger Nawala Pradata.

Rumusan undang-undang Angger Nawala Pradata juga mencakup mengenai penanganan bagi perkara yang berhubungan dengan pengadilan, seperti peraturan cara mengajukan perkara ke pengadilan, peraturan mengenai penyelesaian perkara sehubungan dengan usaha merintangi kelancaran pengadilan, peraturan terhadap perkara sehubungan dengan usaha melindungi pelaku tindak kejahatan, dan lain sebagainya. Kasus yang muncul dalam kehidupan sehari-hari pun diatur dalam Angger Nawala Pradata. Penanganan kasus-kasus umum itu, misalnya peraturan tentang seseorang yang mengadakan perjalanan di malam hari, aturan tentang urusan utang-piutang dan gadai, peraturan tentang perkara seseorang yang mengganggu wanita, aturan tentang penemuan dan kehilangan barang, aturan tentang perselisihan suami-isteri, aturan yang berhubungan dengan izin membuka penginapan, aturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pementasan, pertunjukan, atau acara keramaian lainnya, aturan tentang pemeliharaan hewan, aturan yang berhubungan dengan tata tertib lalu lintas, dan lain-lain.

Pada masa kepemimpinan Sri Susuhunan Pakubuwono VII (1830-1858), tepatnya pada tahun 1847, keberadaan Pengadilan Balemangu dihapuskan. Alasannya adalah pengadilan agraria ini  dinilai tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Penghapusan Pengadilan Balemangu ditetapkan melalui Acta van Overeenkomst (Akta Perjanjian) dengan menghadirkan ahli hukum Belanda, Baron de Geer, yang kemudian diangkat menjadi Residen di wilayah Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Setelah dihapuskan, tugas dan wewenang Pengadilan Balemangu dilimpahkan kepada Pengadilan Pradata. Ini artinya, undang-undang Angger Nawala Pradata pun mengalami tambahan pembahasan untuk mengatur segala hal yang sebelumnya ditangani oleh Pengadilan Balemangu. Perkara-perkara yang ditangani oleh Pengadilan Balemangu cakupannya sangat luas, dan oleh karena itu, sejak tahun 1874, Pengadilan Pradata dipecah menjadi dua dengan bagian penanganan urusan yang berbeda, yaitu urusan perkara pidana dan urusan perkara perdata.

Semua hal-ihwal tentang Pengadilan Pradata pun diatur dalam undang-undang Angger Nawala Pradata, misalnya orang-orang bertugas di pengadilan. Disebutkan bahwa Pengadilan Pradata dipimpin oleh seorang wedana jaksa dengan dibantu oleh 12 orang mantri jaksa. Keduabelas mantri jaksa ini masing-masing terdiri atas: satu orang dari Kepatihan, satu orang dari Kadipaten Anom, satu orang dari Pangulon, satu orang dari Prajurit, dan delapan orang Abdi Dalem Bupati Nayaka. Ketua Pengadilan Pradata diberi gelar Ngabehi Natayuda, namun pada masa pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwono IV, gelar tersebut diubah menjadi Ngabehi Amongpraja. Sedangkan untuk para pembantu ketua atau para pelaksana Pengadilan Pradata dianugerahi gelar Lawang Sarayuda, sebagaimana disebutkan dalam Angger Nawala Pradata PB IV berikut ini:

Marmane Si Ngabehi Amongpraja Ingsun gadhuhi nawalaningsun, dene Ingsun gawe kawulaningsun Jaksa ana ing Pradhataningsun. Iku Ingsun andhikakaken ambeneri marang sakehe kawulaningsung ingkang padha apara padu, iku Si Ngabehi Amongpraja, sira anganggoa ingkang temen-temen lan ingkang resik-resik; sarta ikhlas atinira, lan sakancanira jejeneng Lawang Sarayuda kabeh,…

Sejak tahun 1824, atau pada masa kepemimpinan Sri Susuhunan Pakubuwono VI (1823-1830), gelar Ketua Pengadilan Pradata diganti menjadi Ngabehi Tumenggung. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwono VII, tepatnya sejak tahun 1847, susunan pelaksana Pengadilan Pradata mengalami sedikit perubahan. Patih Dalem didapuk sebagai ketua pengadilan dengan 6 orang bupati yang diangkat oleh Sri Susuhunan Pakubuwono sebagai anggota Pengadilan Pradata. Selain itu, pelaksanaan tugas-tugas di Pengadilan  Pradata juga dibantu oleh 2 orang pejabat lainnya, yakni Ngabehi Hamong Praja dan Pengulu Tafsir Anom atau Ketua Pengadilan Surambi. Perihal perubahan susunan kepegawaian Pengadilan Pradata ini juga ditegaskan di dalam Angger Nawala Pradata sebagai berikut:

Kang dadi panggedhene ing Pradata Dalem Adhipati akanthi wadana   nenem, apadene akanthi raden tumenggung hamong praja, lan mas pengulu tafsir anom, anadene wadana mau kang gawe Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan.

Angger Nawala Pradata juga menjelaskan pembedaan Pengadilan Pradata yang berkedudukan di ibukota Kasunanan Surakarta Hadiningrat dengan Pengadilan Pradata yang ada di daerah. Pengadilan Pradata di ibukota istana disebut dengan nama Pengadilan Pradata Gedhe, sedangkan Pengadilan Pradata yang berada di daerah dinamakan pengadilan Pradata Kadipaten. Mengenai hal ini, diterangkan dengan gamblang dalam Angger Nawala Pradata sebagai berikut:

Sarehning Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan wis kagungan karsa,… amuwuhi  Pengadilan Dalem ana sajabaning nagara enem panggonan kaaranan Pradata Kabupaten. Ing mangke parenging karsa Dalem kalawanan condonging Kanjeng Tuwan Residen, Pradata Dalem sajroning nagara kaaranan Pradata Gedhe ing Surakarta.

Sejak diterapkannya pembagian Pengadilan Pradata yang ada di ibukota dan di daerah, maka Pengadilan Pradata Gedhe yang berkedudukan di pusat pemerintahan ditetapkan menjadi pengadilan tertinggi di Kasunanan Surakarta Hadiningrat, menggusur posisi puncak yang semula diduduki oleh Pengadilan Surambi. Perubahan ini tidak terlepas dari hegemoni pemerintah kolonial Hindia Belanda yang tetap berusaha menanamkan pengaruhnya di dalam urusan internal Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Ditetapkannya Pengadilan Pradata Gedhe sebagai pengadilan tertinggi kerajaan untuk menggantikan posisi Pengadilan Surambi dapat dimaknai sebagai upaya menggeser kedudukan hukum Islam (yang diejawantahkan melalui Pengadilan Surambi) sebagai dasar hukum pengadilan di Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dengan demikian, lembaga pengadilan yang berhubungan dengan kepentingan dan ketertiban umum memiliki posisi yang lebih tinggi daripada lembaga pengadilan yang bersifat lebih khusus.

Read : 1891 time(s)
« Surakarta Hadiningrat Sunanate

Share

Comment Form

just email me! January 31, 2012 18:09

Salam. Angger itu artinya apa? anak laki-laki, asalkan, atau ada arti lain. tolong email ke saya yaa... terima kasih

Balasan

Admin KerajaanNusantara.com January 31, 2012 18:09

Angger itu berarti peraturan (dari kata "angger-angger"). Dapat pula diartikan sebagai undang-undang