English Version | Bahasa Indonesia

Fenomena Munculnya Kembali Primordialisme dan Peran Istana atau Kraton di Kalimantan

January 25, 2011 08:48


Oleh Pangeran Ratu Mulawangsa Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc (Raja Kerajaan Amantubillah Mempawah)

Pengantar

Saat ini, ancaman disintegrasi bangsa adalah masalah utama bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adalah sangat tepat diadakannya simposium nasional mengenai peranan nilai-nilai tradisional dalam kehidupan modern bangsa kita, yang kita lakukan saat ini. Seberapa jauh peranan nilai tradisional tesebut dapat mengurangi kemungkinan disentegrasi tersebut, tentu perlu dikaji secara mendalam.

Adapun penyampaian tulisan ini, hanyalah bersifat observasi dan bertujuan menggugah studi yang lebih intens. Sehubungan dengan itu, tulisan disusun tidak berdasarkan sistem penulisan ilmiah yang baku, dan lebih bersifat eksplorasi. Bahan-bahan penulisan lebih banyak dari beberapa catatan kuno, legenda, tambo, penuturan lisan dari mereka yang dianggap tahu tentang asal usul suatu kejadian, dan berdasarkan pengalaman pribadi kerabat istana dan masyarakatnya. walaupun demikian, tanpa mengurangi makna dari seminar ini sendiri, tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi kita semua untuk menggali lebih jauh nilai-nilai tradisional yang ada dan berkembang di masyarakat, demi kepentingan nasional kita.

Fenomena Munculnya Kembali Kelompok-Kelompok Primordial

Sebagaimana kita ketahui, sejak terjadinya krisis moneter sekitar tahun 1998, yang berkembang menjadi krisis ekonomi dan berujung pada pergantian rezim pemerintahan, krisis tersebut menimbulkan krisi-krisis lainnya (multi-crisis), sehingga menciptakan situasi stagnan dalam masyarakat dengan fenomena kekeraan dan main hakim sendiri (social violent). Di satu sisi, ini dipandang sebagai dampak negatif dari reformasi dan otonomi daerah berupa eforia demokrasi. Di sisi lain, memanifestasikan ekspresi masyarakat terhadap ketidakpercayaannya terhadap sistem keadilan hukum, sosial dan ekonomi yang terjadi sebelum dan pada saat reformasi itu berlangsung. Masyarakat kehilangan rasa aman, sebagai konsekuensi logisnya menciptakan rasa aman itu dengan cara mengkristalisasikan dirinya dalam kelompok-kelompok yang memiliki ciri homophilis (banyak kesamaan), terutama mengenai asal usul (etnis).

Suatu hal yang ironis bilamana di perkotaan (urban area) terbentuk kembali ikatan-ikatan paguyuban (gemeinschaft) yang mengacu pada primordialisme, sementara perkotaan sendiri yang mencerminkan modernisasi lazimnya dicerminkan dengan adanya kelompok-kelompok patembayan, yaitu suatu sistem hubungan masyarakat yang berdasarkan pada motif ekonomi (gesselschaft) yang lebih mengacu pada profesionalisme. Tetapi itulah kenyataan yang terjadi saat ini, di mana tradisionalisme dan modernisasi hidup berdampingan dalam struktur masyarakat kita, yang tidak hanya dicerminkan oleh fisik tapi juga psikis.

Sebuah kelompok, terbentuk dengan dua azas: yaitu membangkitkan rasa dalam kelompok (in-group feeling) dan luar kelompok (out-group feeling). Ekstrimitas dari dua azas ini memunculkan musuh kelompok (common enemy). Kalau di masa lalu (zaman purbakala), common enemy itu adalah binatang buas dan kelompok lainnya, maka di negara yang berdasarkan hukum, terbentuk dengan konsensus nasional yang dimanifestasikan dengan Sumpah Pemuda dan berpemerintahan yang legal–formal, tentunya penetapan common enemy itu berbeda konsepnya.

Namun sebagaimana yang dijelaskan terdahulu, termasuk krisis kepercayaan terhadap hukum, maka sungguh naif memang kelompok-kelompok itu seakan-akan berhadap-hadapan. Dan untuk itu diperlukan upaya yang sistematis untuk mereorientasikan common enemy kelompok-kelompok itu ke arah kepentingan nasional. Misalnya diarahkan untuk memerangi projumina (prostitusi, judi, dan minuman keras) dan persatuan nasional. Dengan kata lain, kelompok-kelompok itu justru dimobilisir dan didorong sebagai instrumen-instrumen pemersatu bangsa melalui proses dialog-dialog yang difasilitasi oleh pemerintah. Logikanya, konsensus akan mudah dicapai bilamana terjadi kesamaan persepsi di antara elite-elite kelompok yang mengakar kepada masyarakat daripada dialog antara kerumunan-kerumunan masyarakat itu sendiri.

Namun dialog-dialog antar kelompok itu lebih bersifat insidental dan kuratif bila terjadi benturan-benturan dalam masyarakat. Meskipun dewasa ini terus diupayakan dialog-dialog yang lebih intens dalam berbagai kesempatan. Bagaimanapun hal itu tidaklah cukup. Masyarakat menginginkan adanya sentra-sentra sosial dan budaya yang bisa mengikat secara lebih natural. Dan secara historis, sentra-sentra sosial budaya (simpul sosio-kultural) itu adalah istana atau kraton.

Keberadaan Istana Amantubillah di Kalimantan Barat sebagai Simpul Sosiokultural

Keberadaan kraton-kraton atau istana-istana di Kalimantan Barat sebagai sentra-sentra budaya daerah, mempunyai keunikan bila dibandingkan dengan kraton di Jawa dan Bali. Di Kalimantan Barat, tidak dikenal adanya budaya dominan, sehingga pola interaksi masyarakatnya cenderung kepada proses amalgamasi (percampuran). Sejarah berdirinya kraton-kraton tersebut bila dikaji lebih jauh, mencerminkan suatu amalgansi budaya dari berbagai etnis besar yang ada di nusantara ini, bahkan juga dipengaruhi berbagai budaya yang datang dari luar atau asing.

Contoh kasus yang diambil di sini adalah Istana Amantubillah yang dulunya merupakan pusat kerajaan Mempawah (Kalimantan Barat). Kraton-Istana lain di Kalimantan Barat, pada umumnya mempunyai banyak kesamaan dalam adat-istiadatnya. Antara satu kerajaan dengan kerajaan lainnya, ada keterkaitan kekerabatan.

Raja-raja yang pernah memerintah di Istana Amantubillah, adalah keturunan dari berbagai etnis dan  bukan hanya dari latar belakang satu etnis saja. Sebagai gambaran dapat dilihat dari lampiran ringkasan silsilah kerajaan.

Raja Mempawah pertama Panembahan Adijaya Kesuma Jaya, adalah anak dari Pangeran Mas Surya Negara (Opu Daeng Menambon) dari etnis Bugis dan Ratu Agung Sinuhun (Ratu Kesumba) anak dari Sultan Zainuddin yang berdarah Majapahit dan Mas Indrawati yang berdarah Dayak dan Melayu. Kemudian kalau dicermati lebih lanjut, terlihat raja-raja dan kerabat-kerabat istananya, sangat terbuka dalam hal memilih pasangan hidup, yaitu dari Jawa, Sunda, Arab, Cina, dll. Sehingga darah keturunan mereka sangat beragam, tidak dapat dikatakan lagi hanya berdarah Bugis dan Melayu.

Hal ini dapat dikatakan sebagai kepiawaian Opu Daeng Menambon (keturunan Raja Bugis dari Kerajaan Luwu’ Sulawesi Selatan) beserta empat orang adik beradiknya (Opu Daeng Perani, Opu Daeng Marewa, Opu Daeng Chelak, dan Opu Daeng Kemaseh) dalam mengimplementasikan sistem nilai budaya diplomasi yang dianutnya. Kepiawaian mereka inilah yang membuat mereka terkenal di seantero kerajaan bagian barat nusantara, termasuk di daerah Semenanjung Malaysia, Malaysia Timur, dan Kamboja. Sebagai perantau dari tanah Bugis (Sulawesi Selatan), Opu adik beradik memegang prinsip “tiga ujung” sebagai bekal dalam berinteraksi dengan orang lain di tempat yang mereka kunjungi. Tak dapat dipungkiri bahwa keberanian dan ketangguhan dalam ilmu kemaritiman, serta keteguhan pada prinsip “tiga ujung” di ataslah, yang pada akhirnya memperluas tali silaturrahmi atau kekerabatan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Hasil dari penerapan “tiga ujung” oleh Opu lima beradik, menjadikan hubungan perdagangan, pertahanan dan keamanan bersama yang kuat pada kerajaan-kerajaan di kawasan tersebut, seperti Riau, Selangor, Johor, Sambas, Pontianak, Batavia, Jawa, Banjar, dan Sulawesi Selatan.

Adapun uraian dari tiga prinsip di atas dapat dipaparkan secara ringkas sebagai berikut. Ujung pertama merupakan ujung lidah, di mana dalam berhubungan dengan orang lain (seperti perdagangan dan perluasan wilayah gerak) diutamakan cara diplomasi. Bilamana cara diplomasi tidak memberikan hasil yang memuaskan, maka cara kedua yang ditempuh, yaitu mempertautkan dua kerajaan melalui ikatan perkawinan. Hal tersebut juga berlaku pada sebagian besar raja-raja di nusantara pada saat itu, sehingga tidaklah mengherankan bila raja beristrikan lebih dari satu orang. Bilamana cara diplomasi dan cara perkawinan tidak juga memberikan hasil, barulah ujung badik (peperangan) sebagai cara terakhir dalam menyelesaikan perkara; cara-cara kekerasan dipilih sebagai jalan terakhir.

Dari hasil diplomasi “tiga ujung” diatas, jelaslah adat dan budaya yang turun-temurun dalam lingkungan Istana Amantubillah khususnya, merupakan hasil amalgamasi dari berbagai adat-budaya etnis asalnya, seperti Melayu, Bugis, Dayak, Arab, Jawa. Hal ini dapat diungkapkan dari berbagai upacara adat dan keseniannya, pola interaksi yang dianut dan benda hasil karyanya atau peninggalan sejarahnya .

Upacara adat, adat buang-buang atau tolak bala misalnya, di mana telur mentah yang telah diolesi minyak “bau” (khas Bugis), sirih seleka, dan beberapa perlengkapan lainnya yang dilarung di sungai, bukanlah murni kebudayaan Bugis. Selain untuk tolak bala, upacara ini dimaksudkan juga untuk mengingat keberadaan saudara “buaya” yang merupakan anak keturunan Panembahan Senggaok atau juga dikenal sebagai Panembahan Kudong (dalam bahasa Suku Dayak berarti “Tak Berpusar”) dengan ratu buaya yang bermukim di Lubuh Sauh (Sungai Mempawah). Upacara bertujuan sebagai upacara pemberitahuan kepada yang hidup dan para leluhur, yang biasanya dilakukan pada malam sebelum hari perkawinan atau dalam, tradisi perkawinan adat Jawa dikenal dengan Malam Widadaren ataupun pada upacara bersunat bagi anak lelaki dan pengukuhan gelar kebangsawanan, merupakan campuran adat Melayu dan Bugis. Masih banyak lagi adat istana dan sebagian juga merupakan adat masyarakatnya, merupakan perpaduan adat dari berbagai etnis; saat ini sedang diupayakan oleh pihak Keraton Amantubillah untuk membukukan adat istiadat tersebut.

Dilihat dari sudut pandang seni suara, musik, dan pertunjukan, Istana Amantubillah mempunyai kaitan dengan unsur arab, seperti berzanji (cerita Nabi Muhammad yang didendangkan), permainan hadrah dengan alat musik tar atau rebana. Unsur Jawa terlihat dari perangkat musik senenan (sejenis gamelan dan gendang) dan unsur Melayunya berupa alat musik tanjidor. Seni panggung yang terkenal dikalangan Istana Amantubillah yang ditampilkan dalam bentuk komedi sejarah, peristiwa, dan hayalan, dikenal dengan nama Mendu. Seni panggung ini merupakan perpaduan unsur Melayu, Bugis dan lainnya. Seni beladiri yang berkembang dimasyarakatpun banyak berasal dari berbagai daerah di nusantara. Demikian juga dengan seni beladiri berasal dari lingkungan istana, yang saat ini sedang dikembangkan dan dimasyarakatkan, memiliki unsur Melayu, Bugis, Jawa dan Cina. Masih banyak lagi seni-seni lainnya yang diadopsi dari berbagai etnis dan suku bangsa akibat dari luasnya hubungan diplomai dan perdagangan pada masa jayanya kerajaan di nusantara.

Pola interaksi masyarakat pada masa kerajaan sangat harmonis. Sikap tenggang rasa dan kekeluargaan sangat kental. Pada prinsipnya tiga etnis utama yang bermukim pada masa Kerajaan Mempawah (Dayak, Melayu, dan Bugis) mempunyai akar budaya yang hampir sama. Mereka berpegang kuat pada tradisi dan berpaham konservatif. Selain itu daya asersif mereka cukup tinggi, sehingga proses amalgamasi budaya menjadi lebih mudah. Itulah sebabnya istana sebagai sentra budaya lokal, dalam menjalankan pemerintahan pada masa kerajaan dan dalam memfungsikan diri sebagai simpul sosio-kultural, berpegang pada kearifan lokal baik berupa tertulis maupun tak tertulis yang berasal dari masyarakatnya. Sebagai contoh :

  1. Ungkapan “laut berpagar pasir” ,”darat berpagar adat” menunjukkan kepatuhan terhadap adat dan “tak pernah lengkang de’panas, tak pernah lapuk de’ ujan“ menunjukkan tekad harus berhasil mencapai cita-cita adalah dari etnis dayak di Mempawah hulu
  2. Ungkapan “kecik telapak tangan, nyiruk kamek tadahkan” menunjukkan penghormatan pada tamu yang bermaksud baik, “tak putus yang kendur, tak patah yang lembut” menunjukkan kesabaran merupakan keutamaan, “tidak sekali-kali adat orang mati dua kali, jika sudah habis dianya punya perkara” menunjukkan kesabaran sudah habis bila terus ditekan. “Kau jual, aku beli” menunjukkan kita tidak memulai permusuhan, namun bila orang lain memulai maka dilayani, dan “biar pecah diperot, jangan pecah dimulot” menunjukkan kemampuan dalam menyimpan rahasia antardua pihak, semuanya itu berasal dari etnis Melayu
  3. Ungkapan “sekali layar terkembang, surut kita berpantang” menunjukkan dalam meraih cita-cita tidak ada kata mundur, dan “mati jua yang tenang setelah gugur nekat, yang nekat mati jua, yang tenang mati jua, maka lebih baik mati nekat” merupakan bagian hukum siri’ dalam mempertahankan harga diri berasal dari etnis Bugis.

Perangkat istana lainnya sebagai gambaran kemajemukan (pluralisme) budaya, juga membuktikan proses amalgamasi budaya. Sebagai kelengkapan adat, Istana Amantubillah memiliki berbagai jenis senjata tradisional, mulai dari meriam yang “dikeramatkan” yakni Sigondah dan Raden Mas beserta derivasinya (‘anaknya’) tombak sumpit, keris dan pedang Melayu, Jawa, dan Bugis, badik Bugis dan mandau, meriam VOC, dan payung kebesaran.

Adapun dari berbagai peninggalan sejarah berupa makam atau kuburan raja dan kerabat istana serta para panglima dan prajurit, jelas terlihat dari nama–namanya, mereka berasal dari berbagi etnis tersebut, misalnya :

  1.  Makam Wai Pak dan Tai Pak sebagai Panglima Perang dari Etnis Cina
  2. Makam Panglima Itam dari suku Dayak
  3. Makam Daman Wulan, Puteri dari Jawa
  4. Makam Parewang dan Pareweng dari Bugis
  5. Makam Panglima Imam Kulat dari Melayu
  6. Makam Syayid Al Habib Husin Al–Qadry (Besan Opu Daeng Menambon) dan rekannya Syeikh Ali bin Fakih yang merupakan penyebar Guru besar agama Islam, dan masih banyak lagi makam–makam lainya.

Keberadaan tahta kerajaanpun dari masa–masa merupakan hasil dukungan luas dari masyarakatnya yang notabene dari berbagai etnis. Peristiwa penyumpahan di tepi sungai Lubuk Gundul pada zaman Panembahan Adijaya Kesuma Jaya, yang intinya pengakuan setia kepada Raja Keturunan Patih Gumantar oleh 14 Binua Mempawah Hulu (Dayak), yang diikuti kehendak rakyatnya merebut kembali kekuasaan dari Belanda yang hendak dikembalikan kepada rajanya yang sah (Panembahan Adijaya Kesuma Jaya), merupakan contoh kemanunggalan rakyat dan rajanya. Kemudian peristiwa pengukuhan Panembahan terakhir (Pangeran Gusti Jimmi Mohammad Ibrahim), merupakan desakan dari para tumenggung Dayak dan tokoh masyarakat Melayu Bugis, setelah mereka kehilangan Panembahan Thaufik Acchamadin yang terbunuh oleh kekejaman tentara Jepang.

Demikian pula penobatan kembali raja– raja di seluruh istana atau keraton di Kalimantan Barat saat ini. Penobatan kembali raja–raja tersebut lebih dikarenakan keinginan dan kebutuhan masyarakat sekitar yang menghendaki adanya tokoh panutan dan “tempat bertanya terhadap permasalahan keseharian yang mereka hadapi.

Penutup

Memang tak dapat dipungkiri, seperti halnya di Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi, bahwa istana sebagai simpul sosio-kultural yang menaungi beragam etnis dan agama, bagaimanapun tetap mengacu pada agama raja–raja terakhir di Istana Amantubillah dan juga kraton-kraton lainnya adalah Islam. Meskipun demikian, dalam sistem pemerintahnya sangat mengakomodir kepentingan rakyat. Sehingga sistem pemerintah itu tidak hanya berdasarkan hukum syarak (agama), melainkan bersendikan adat.

Dari catatan sejarah lisan dan tulisan, legenda dan cerita rakyat, jelaslah sejak dari era pemerintahan kerajaan, Istana Amantubillah dan kerajaan lainnya di Kalimantan Barat berperan sebagai simpul sosio-kultural masyarakat, dan pemersatu seluruh elemen masyarakat. Sebagai sentra sosial-budaya, maka keberadaan istana pada masa lalu dan kini dapat di harapkan dapat menjadi centripetal force (kekuatan pengikat) dalam rangka mengakomodir berbagai kepentingan kelompok primordial. Sekaligus mereduksi sisi negatif akibat munculnya kembali fenomena kelompok–kelompok primordial tersebut.

Jadi yang ingin kami tegaskan di sini, di samping ada kesamaan mendasar fungsi istana atau kraton di Jawa dan luar Jawa, khususnya di Kalimantan Barat, yakni sebagai “ kiblat” sosio-kultural dan simbol pemersatu masyarakat, juga terdapat perbedaan yang substansial yakni kalau di Jawa terdapat budaya dominan, maka di luar Jawa, khususnya di Kalimantan Barat adalah budaya amalgamasi yang perlu dikelola secara lebih arif.


Read : 1029 time(s)
« Kingdom home

Share

Comment Form